Hakim konstitusi minta pemohon perbaiki uji materi presidential threshold

Merdeka.com - Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra meminta pemohon uji materi Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017 tentang Presidential Treshold (PT), untuk memperbaiki berkas permohonan pengujian. Menurut hakim, pemohon belum jelas atas gagasan ide digugatnya ambang batas capres tersebut.

"Jadi mumpung ada waktu diperbaiki, tolong dibuat sistematis, sehingga dari awal sampai akhir kita melihat gagasan ide segala macam yang hendak disampaikan pemohon," kata Saldi dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (9/7).

Anggota majelis hakim Wahiduddin Adams mengatakan, ketidakjelasan pemohon pertama dalam hal legal standing. Adanya lima orang pemohon disebut hakim menimbulkan kegamangan, apakah dalam hal perseorangan atau badan hukum.

"Di permohonan pertama nampaknya pemohon mengajukan dalam dua klasifikasi, baik perorangan dan badan hukum, sekarang hanya satu. Itu yang tadinya kita nasihatkan tapi sudah perbaikan naskah," kata Wahiduddin.

Berikutnya, kerugian konstitusional pemohon juga dipertanyakan hakim. Dikatakan Wahiduddin, kerugian dimaksud pemohon mengatakan merasa dibohongi atas PT 20 persen, dirasa belum mendetail.

"Jadi hal yang perlu kita sampaikan, perlu dijelaskan kerugian konstitusional pemohon, ini nampaknya belum disampaikan rinci. Memang tekanannya pada pasal ini adalah pembohongan, tapi perlu dijelaskan kerugian hak konstitusional pemohon, dalam konteks apa hak pemilih dalam threshold itu. Tetap perlu diuraikan," jelas dia.

Sebagai informasi, pemohon uji materi presidential threshold terdiri lima orang, yakni Effendi Gazali, Reza Indragiri, Ahmad Wali, Khoe Seng, dan Usman. Mereka mengklaim, aturan PT 20 persen membohongi publik.

Pernyataan tersebut kata salah satu pemohon Effendi Ghazali lantaran PT yang merupakan dampak dari Pemilu Legislatif 2014 adalah hal yang membohongi publik. Kebohongan dimaksud, adalah publik menjadi pihak yang tidak tahu bila hasil Pileg 2014 bisa mempengaruhi pencapresan di 2019.

"Setidaknya kami, pemohon itu pada Pileg 2014 tidak dikasih tahu, kalau milih (hasilnya) sekarang akan menjadi presidential threshold (ambang batas presiden), itu membohongi warga negara dan memanipulasi hasil hak pilih di pemilu DPR di 2014," jelas dia.

Reporter: M Radityo Priyasmoro

Sumber: Liputan6.com