Hakim MK Tegur Tim Hukum Prabowo karena Tanya Saksi Ahli KPU di Luar Konteks

Merdeka.com - Tim hukum Capres dan Cawapres Prabowo-Sandiaga bertanya kepada saksi ahli dihadirkan tim hukum KPU, Marsudi Wahyu Kisworo, apakah situng KPU memiliki pengamanan dan sistem audit.

Hal tersebut ditanyakan lantaran Marsudi merupakan arsitek IT KPU yang merancang situng pada tahun 2003.

"Apakah dalam arsitektur sistem informasi itu ada prosedur misal jaminan keamanan auditnya?" tanya salah satu tim hukum Prabowo-Sandiaga, Teuku Nasrullah dalam lanjutan sidang sengketa Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (20/6).

"Ada semua," jawab Marsudi

Nasrullah lantas meminta profesor IT pertama RI itu apakah bisa melakukan audit saat ini. Marsudi menjawab bahwa ia tidak berwenang.

"Maaf ya pak saya kan hanya rakyat biasa, enggak bisa datang ke KPU ujug-ujug buat audit pak. Kecuali majelis hakim memerintahkan saya audit ya saya datang. Saya enggak punya wewenang di situ," ucap Marsudi.

Selain itu, tim hukum Prabowo-Sandiaga juga kembali meminta Marsudi apakah mampu membuktikan adanya pemilih di bawah umur seperti yang dituduhkan BPN 02.

"Kalau saya ditugas saya bisa, mudah. Saya pakar security sistem apapun bisa saya jebol bahkan saya tadi becanda saya enggak perlu tanya wifi MK, saya bisa tembus saja. Tapi nanti kena marah hakim. Saya tidak ditugaskan untuk itu," jawab Marsudi.

Tak puas dengan tanggapan Marsudi, Nasrullah meminta ahli menunjukkan keahliannya menjebol sistem.

"Kalau kami minta bisa enggak tunjukkan keahlian saudara?" tanya Nasrullah.

"Bisa tapi makan waktu 2-3 hari, karena saya mesti buat programnya izin KPU, izin MK," jawab Marsudi.

Mendengar permintaan tim hukum BPN, hakim MK I Dewa Gede Palguna meminta tim BPN tidak meminta dan bertanya di luar konteks.

"Di luar konteks tidak mungkin ahli menerangkan itu," tegas hakim Palguna.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com