Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Gugatan Praperadilan AKBP Bambang Kayun

Merdeka.com - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak permohonan gugatan praperadilan yang dimohonkan AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto. Perwira menengah Polri itu tetap menyandang status tersangka suap dan gratifikasi yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Putusan itu disampaikan hakim tunggal Agung Sutomo Toba di PN Jaksel, Selasa (13/12). "Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon (Bambang Kayun) untuk seluruhnya," tegas Agung.

Hakim juga menolak eksepsi dari tim pengacara Bambang Kayun. "Dalam eksepsi, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhnya," kata dia.

Seperti diberitakan, AKBP Bambang Kayun, meminta hakim membatalkan status tersangka suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mabes Polri, yang ditetapkan KPK kepada dirinya. Permintaan itu disampaikan kuasa hukumnya, Jiffy Ngawiat Prananto pada sidang praperadilan di PN Jaksel, Senin (5/12).

Jiffy meminta hakim menyatakan surat perintah penyidikan nomor Sprint.Dik/115/DIK.00/01/11/2022 tanggal 2 November 2022 yang menetapkan Bambang Kayun sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dari Emylia Said dan Hermansyah tidak sah atau tidak berdasar hukum

Bambang Kayun diduga menerimanya saat menjadi Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013 sampai dengan 2019.

KPK menduga Bambang Kayun menerima uang miliaran rupiah dan kendaraan mewah. Diduga suap dan gratifikasi itu terkait penanganan perkara pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia yang ditangani Mabes Polri.

Para tersangka itu telah dicegah berpergian ke luar negeri untuk enam bulan pertama terhitung sejak 3 November 2022 hingga 4 Mei 2023.

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan Bambang Kayun didaftarkan pada 21 November 2022. Melalui gugatannya tersebut, Bambang Kayun ingin menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan KPK.

Dalam petitum gugatannya, Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap saat masih menjabat sebagai Kassubag Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada 2013 sampai dengan 2019, dari pihak bernama Emylia Said dan Hermansyah.

Bambang Kayun menerima uang hingga miliaran rupiah itu dari Herwansyah dan Emilya Said agar keduanya tidak ditangkap oleh Bareskrim Polri. Herwansyah dan Emilya merupakan pasangan suami istri (pasutri).

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com.