Hamdan Zoelva sebut usai pilkada perlu ada rekonsiliasi
Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan perlu ada rekonsiliasi pascapemilihan kepala daerah agar Indonesia tetap kondusif mengingat akan menghadapi pesta demokrasi selanjutnya pada 2019. Menurut Hamdan, dalam pilkada pasti ada pihak menang dan kalah sehingga siapapun yang terpilih harus diterima sebagai pemimpin.
"Mungkin kita tidak setuju dia menjadi pemimpin, tetapi begitulah aturan main yang kita gunakan untuk memilih pemimpin. Walaupun tidak setuju, begitulah kesadaran kita yang harus kita bangun, karena itu merupakan proses berdemokrasi," katanya, seperti dilansir Antara, Sabtu (7/7).
Ia mengatakan, rekonsiliasi diperlukan karena dalam situasi semacam ini bukan tidak mungkin ada pihak berusaha memancing keributan yang berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat.
-
Bagaimana cara meredam potensi konflik setelah pengumuman hasil Pilpres? 'Ada manfaatnya juga petinggi parpol tidak membuat eskalasi konflik lebih besar. Dan hari ini tidak banyak pernyataan keluar dari elite partai politik yang mengomentari atau membangun opini ketika hari pertama persidangan MK ini,' kata Anto.
-
Mengapa perselisihan hasil pemilu harus diselesaikan? Penyelesaian perselisihan pemilu menjadi penting untuk memastikan keabsahan dan kelegitan hasil pemilihan, serta untuk mendukung kepercayaan publik terhadap sistem demokratis.
-
Siapa yang optimis bisa menyelesaikan sengketa pemilu? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Kenapa Pilkada diperlukan? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita. Namun, apa sebenarnya Pilkada itu, dan bagaimana prosesnya berlangsung? Dalam artikel ini, kita akan mengupas tuntas arti dan pentingnya Pilkada serta menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses pemilihan ini.
-
Kenapa mekanisme kelembagaan dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu? Maka dari itu, adanya mekanisme kelembagaan penting untuk bisa menyelesaikan sejumlah sengketa pemilu. Bukan hanya untuk sengketa pemilu saja, mekanisme ini juga bisa digunakan untuk melindungi hak-hak warga negara.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
"Jangan sampai situasi damai ini dimanfaatkan kelompok radikal untuk memprovokasi yang kalah untuk membuat kekerasan dan tindakan terpuji lainnya. Kalau ada kecurangan atau masalah lainnya, serahkan ke mekanisme hukum," katanya.
Ia pun mengingatkan kepada pihak menang untuk proaktif merangkul pihak yang kalah dan mengajak memelihara perdamaian dan membangun daerah bersama-sama.
"Merangkul yang kalah itu juga penting karena dia terpilih bukanlah untuk pemilihnya, melainkan untuk seluruh rakyat yang ada di daerah itu. Itu harus dipahami bersama. Ini merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi untuk menjaga kedamaian," katanya.
Secara umum, lanjut Hamdan, masyarakat Indonesia semakin dewasa menjalani proses demokrasi, terbukti dengan pelaksanaan pilkada serentak yang berlangsung damai dan lancar.
"Kesadaran berdemokrasi harus terus dilakukan untuk perdamaian Indonesia," kata Hamdan Zoelva.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
fanatisme perlu dinetralisir dengan mengingatkan bahwa Pemilu hanyalah alat untuk memilih bukan untuk memecah belah bangsa.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pertemuan antara perwakilan partai politik, termasuk tokoh-tokoh nasionalis dan agamis.
Baca SelengkapnyaSituasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu
Baca SelengkapnyaKemenko Polhukam melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial tersebut.
Baca SelengkapnyaKonflik menjadi salah satu aspek yang tidak dapat lepas dalam kontestasi pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaPenting untuk menjaga toleransi dan kerukunan selama pemilu.
Baca SelengkapnyaSosialisasi di wilayah ini dianggap sangat krusial untuk mencegah terjadinya gesekan antar pendukung calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, setiap lima tahun sekali dipastikan Pemilu akan terus terjadi.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kepada GAMKI untuk ikut mendinginkan situasi di lapangan jika melihat situasi politik yang memanas.
Baca SelengkapnyaJika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.
Baca SelengkapnyaBerbagai cara dilakukan untuk menurunkan tensi politik menjelang Pilkada
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui Pemilu 2024 menimbulkan adanya gesekan perbedaan pilihan di masyarakat.
Baca Selengkapnya