Hampir 50 persen masyarakat ingin koruptor dihukum mati
Merdeka.com - Masyarakat sepertinya tak puas dengan hukuman untuk para koruptor saat ini. Dalam hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Survei Center (ISC) menyebut, hampir 50 persen masyarakat menginginkan koruptor dihukum mati.
"Hukuman mati dipilih masyarakat sebagai cara paling efektif dalam menghukum para koruptor di negeri ini sebesar 49,2 persen, lalu penjara seumur hidup 24,6 persen dan pemiskinan koruptor 11,3 persen," kata Manajer Komunikasi ISC Andry Kurniawan di Hotel Balairung, Jakarta, Minggu (26/1).
Hasil survei itu juga menyebut, partai yang mempunyai komitmen anti korupsi adalah Partai Gerindra. Sementara Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto juga dinilai sebagai capres bersih dibanding lainnya.
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
-
Bagaimana survei ini dilakukan? Survei dilakukan di seluruh Indonesia melibatkan 1.262 responden secara nasional, dan 4.000 responden di Jawa.
-
Apa yang diukur dalam survei indikator? Lembaga Survei Indikator Politik merilisi hasil survei elektabilitas pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024.
-
Bagaimana cara survei dilakukan? Survei dilakukan dengan wawancara responden menggunakan telepon pada 23-24 Desember 2023.
-
Bagaimana metode survei Litbang Kompas? Survei dilakukan Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak. Metode penelitian yaitu dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Sementara tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian +-2,65 persen.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
"Hasil survei menunjukkan Gerindra punya kader yang relatif bersih dari kasus korupsi dengan presentase 16,7 persen, Hanura 12,2 persen." ujarnya.
Populasi dari survei ini adalah seluruh calon pemilih dalam Pemilu 2014 atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dan/atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah. Jumlah sampel sebesar 1600 responden, diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling).
Margin of error +/- 2.4 persen, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan responden dengan pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasus korupsi tata niaga timah menyebabkan kerugian negara Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaHasilnya, masyarakat menilai pemberantasan korupsi di ukuran sedang, buruk dan sangat buruk
Baca SelengkapnyaSurvei tersebut dilakukan pada 1-8 Juli 2023. Hampir 60 persen publik yakin.
Baca SelengkapnyaPopulasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau s
Baca SelengkapnyaSurvei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
Baca SelengkapnyaPersoalan politik uang menempati posisi pertama di angka 37,2 persen.
Baca SelengkapnyaHasil itu terpotret dalam survei dilakukan Lembaga Survei Indonesia.
Baca SelengkapnyaPenilaian kinerja presiden berdasarkan sosio-demografi tingkat kepuasannya merata di berbagai kategori. Hasilnya, cenderung di atas 70 persen menyatakan puas.
Baca SelengkapnyaCharta Politika menemukan mayoritas publik percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut campur tangan dalam putusan MK.
Baca Selengkapnyamargin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%
Baca SelengkapnyaJika dilihat dari kelompok umur, tingkat kepuasan anak muda usia 21 tahun lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya.
Baca Selengkapnya52,2 persen publik tidak tahu KPU sudah memutukan hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya