Hampir setahun, rangkap jabatan menteri Jokowi terus dikritik

Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masih adanya permasalahan rangkap jabatan di kabinetnya. Dewan Presidium Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen, Willy Kurniawan menilai Presiden Jokowi tidak tegas menangani persoalan ini.

"Kami belum lihat ada ketegasan terkait menteri rangkap jabatan. Proses pergantian, dari mulai Oktober (2014) ke Oktober (2015) resmi setahun. Kami tidak melihat adanya surat resmi pengunduran diri secara terbuka dan ini adalah problem bersama," ujar Willy di Kedai Kopi Perjuangan, Jln. Proklamasi 65, Jakarta Pusat, Minggu (6/9)

Willy menyebutkan menteri yang dimaksud adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani serta Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. Belum ada pergantian antar waktu (PAW) tiga menteri yang masih tercatat sebagai anggota DPR itu.

Dewan Presidium lain, Arief Rachman juga mengkritik partai pengusung Jokowi, PDIP. Menurutnya, tiga kader PDIP yang saat ini membantu Jokowi dalam Kabinet Kerja menganggap DPR sebagai mainan jika mereka tidak segera mengundurkan diri.

"Tiga kader dari PDIP yang rangkap jabatan apabila mengundurkan diri menunjukkan seakan-akan DPR adalah mainan dan jadi alat untuk mengambil kekuasaan. Bisa saja nanti Tjahjo jadi ketua DPR," sambung Arief.

Arief juga menegaskan pihaknya akan terus mendorong agar masalah rangkap jabatan ini dapat segera diselesaikan. Pihaknya juga akan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi Rabu mendatang terkait persoalan ini.

"Ini adalah persoalan serius. Rabu, kami akan menyampaikan surat terbuka untuk Presiden," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP, Olly Dondokambey pernah membantah pihaknya mengulur-ulur waktu untuk melakukan pergantian antar-waktu (PAW) terhadap Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menko PMK Puan Maharani yang masih terdaftar sebagai anggota dewan. Dia beralasan, PAW di fraksinya memang memakan waktu yang lama.

"Dari dulu, PAW di PDIP enggak ada yang cepat," kata Olly di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/5).

Selain itu, Bendahara Umum PDIP ini menyebut ada mekanisme yang harus ditempuh di partainya, sehingga PAW memang tak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

"Di partai ada mekanismenya," terang dia.