Follow
Hamzah Haz jenguk KH Fuad Amin di penjara
Merdeka.com - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz, pagi hari ini mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Presiden Republik Indonesia 2001-2004 itu mengaku ingin menjenguk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sekaligus tersangka kasus suap jual beli gas, KH Fuad Amin Imron, di rumah tahanan KPK cabang Pomdam Jaya, Guntur.
Hamzah nampak mengenakan kemeja batik cokelat panjang dan songkok. Kepada awak media, dia mengaku kunjungannya sebagai balas budi lantaran orang tua Fuad Amin banyak berjasa kepadanya pada masa lalu.
Dia juga mengatakan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan mantan Bupati Bangkalan itu, yakni sebagai besan.
-
Kenapa Kiai Faqih menolak diwawancara? Kiai ini tak pernah mau diwawancara wartawan. Hal itu dilakukan lantaran ia tidak suka sosoknya terekspos media seperti dikutip dari darunnajah.com.
-
Kenapa Farel tidak mau jawab pertanyaan agama? Namun, Farel langsung menjawab bahwa dirinya tidak mengaji. Setelah itu, Gus Miftah menanyakan agama Farel dan langsung ia jawab bahwa agama adalah privasinya.
-
Bagaimana Hashim Djojohadikusumo menolak dibantu? Mengetahui akan dibantu, ia jusru meminta untuk membawakan kursinya yang ia pakai sendiri. 'Pak Hashim bilang saya masih kuat kok, kenapa ini harus ditolong segala 😅,' tulis keterangan.
-
Kenapa Gibran enggan menanggapi pernyataan Hasto? Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi sejumlah pernyataan Sekjen PDI Perjuangan yang menyudutkan dirinya dan ayahnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Sambil tersenyum Gibran menyampaikan jawabannya. 'Pak Hasto lagi ya. Saya kira nggak perlu ditanggapi lah ya,' kata Gibran saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Rabu (3/4).
-
Siapa yang bertanya soal ketegasan Mahfud? Guru sekolah inklusi tersebut bertanya kepada Mahfud apakah akan mempertahankan idealisme dan ketegasannya dalam memimpin saat menjabat wapres.
-
Bagaimana Hadi Tjahjanto membantah klaim Mahfud? “Redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak 1961, setelah Undang-Undang Pokok Agraria keluar. Dari 1961 sampai 2014, kita (pemerintah) sudah mensertifikatkan sebanyak 2,79 juta bidang tanah,“ kata Hadi usai mendampingi Presiden Jokowi membagikan 3 ribu sertifikat tanah di Wonosobo, Jawa Tengah pada Senin (22/1/2024). “Kemudian, dilanjutkan oleh Pak Jokowi dari 2015 sampai 2023, itu sudah sertifikatkan 2,96 juta bidang dalam waktu 8 tahun. Sehingga, setiap tahun kita keluarkan 424 ribu bidang sertifikat. Ini artinya lebih baik dibandingkan selama 52 tahun dari 1961 sampai 2014, karena sistemnya juga lebih bagus,“ Dengan demikian, Hadi menyatakan bahwa data Mahfud MD tidak relevan. “Saya menyampaikan sesuai data dan masyarakat yang sudah menerima,“ ujar dia.
"Mau menjenguk Pak Fuad. Pak Fuad itu masuk keluarga besar saya. Orang tuanya dulu adalah sahabat saya, banyak membantu saya di DPR dan juga waktu saya menjadi ketua umum PPP. Jadi saya wajib datang," kata Hamzah kepada para pewarta di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/1).
Ketika disinggung soal kasus menjerat Fuad, Hamzah buru-buru menampik. Dia mengaku sama sekali tidak paham perkara membelit kerabatnya itu.
"Oh saya tidak ngerti. Saya enggak tahu, enggak tahu. Saya itu dengan orang tuanya paling akrab ya," ujar Hamzah.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mahfud MD blak-blakan, bahwa pernyataan keras saat dirinya menolak menjawab pertanyaan Gibran hanya gimmick
Baca Selengkapnya
Irjen Kementerian Agama (Kemenag) Faisal Ali Hasyim dihadirkan panitia khusus haji DPR sebagai saksi dalam rapat
Baca Selengkapnya
Wajah bingung Lucky Hakim sempat viral ketika ia berjunjung ke Ponpes Al-Zaytun di Indramayu.
Baca Selengkapnya
Konten itu, lanjut Fatia juga demi menguji keterbukaan negara ihwal dugaan keterlibatan bisnis ekstraktif yang dianggap berdampak pada situasi HAM di sana.
Baca Selengkapnya
Mahfud dalam sesi tanya jawab dengan Gibran tampak gregetan sampai geleng-geleng.
Baca Selengkapnya
Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) kembali menggelar sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Selengkapnya