Follow
Hanura bela Frans Agung yang dituduh palsukan gelar doktor
Merdeka.com - Bendahara Fraksi Hanura di DPR Miryam S Haryani menyatakan akan memberikan bantuan kepada Frans Agung Mula Putra yang dilaporkan oleh mantan stafnya atas dugaan pemalsuan gelar doktor. Bantuan tersebut berupa memberikan masukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Fraksi akan memberikan bantuan dan masukan yang benar ke MKD, karena itu anggota kami," kata Miryam saat dihubungi di Jakarta, Rabu (27/5).
Meskipun akan memberikan masukan, namun ia dan fraksinya tidak akan mengintervensi MKD. Sebab, pihaknya tetap akan menghormati apapun sikap yang akan diambil oleh MKD.
-
Siapa saja anggota MKMK? 'Prof Yuliandri, mantan Rektor Universitas Andalas Padang, I Dewa Gede Palguna mewakili tokoh masyarakat, hakim yang baru dilantik Ridwan Mansyur,' kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat konferensi pers di Lobi Ruang Sidang Pleno, Gedung I MK, Jakarta, Rabu (20/12).
-
Siapa yang meminta pendukung rekam bukti kecurangan? Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meminta jajaran pendukung paslon nomor tiga untuk merekam segala bentuk kecurangan yang ditemukan selama Pilpres 2024.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi data KJMU di Jakarta? 'Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,' kata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/3).
-
Kenapa TPN Ganjar-Mahfud minta pendukung rekam bukti kecurangan? 'Kita ingin mengkoordinasikan semua kawan-kawan di daerah untuk bisa bersama-sama mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang ada. kita ini gampang mengatakan pelanggaran itu ada, tapi selalu abai dalam mendokumentasi pelanggaran ini,' tutur Todung di Media Center Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).
-
Apa saja bantuan KJMU? Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta tetap membuka pendaftaran bagi calon penerima KJMU tahap 1. Pendaftaran rencananya dibuka hingga 21 Maret 2024. 'Selanjutnya data pendaftar akan dipadankan dengan data DTKS dan regsosek (registrasi sosial ekonomi),' kata dia.
"Tapi semua keputusan di MKD, kita hormati ya," ucap.
Dia pun mengimbau kepada Frans, agar kooperatif untuk menghadapi pelaporan mantan stafnya tersebut. "Anggota yang bersangkutan kalau dipanggil MKD ya harus dipenuhi," harapnya.
Anggota Komisi V ini berujar, Fraksi Hanura saat ini belum bisa menyatakan sikap apapun terkait masalah yang menimpa Frans tersebut. Sehingga, ia belum dapat memastikan apa cara yang akan diambil oleh partai pimpinan Wiranto itu.
"Saya baru mendengar, mungkin laporan tertulisnya ada ke fraksi juga nanti. Nah nanti fraksi akan melihatnya seperti apa," tukasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kubu Firli sebelumnya menuding pengusutan kasus dugaan pemerasan upaya Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto melindungi tersangka kasus suap rel kereta api, M Suryo.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Alamsyah Hanafiah saat bersaksi terkait laporan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman Cs.
Baca Selengkapnya
Hotman menanyakan terkait kredibilitas saksi ahli di sidang PHPU tersebut.
Baca Selengkapnya
SYL bakal menghadirkan mantan ketua klub Ferrari Owner Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat sebagai saksi meringankan
Baca Selengkapnya
Gerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks Mahfud MD dan DPR Bongkar Kebusukan Hakim MK di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
Dua guru besar UNS Surakarta tak terima gelar profesor mereka dicopot Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Keduanya mengajukan keberatan dan gugatan ke PTUN.
Baca Selengkapnya
Guntur Hamzah dilaporkan karena rangkap jabatan yang dinilai melanggar etik
Baca Selengkapnya
Para pelapor menduga adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Anwar Usman saat menggelar konferensi pers pada 8 November 2023 lalu, pascaputusan MKMK.
Baca Selengkapnya
Gelak Tawa Kubu Prabowo-Gibran Tanya soal Nepotisme: Apa itu Hasil Penerawangan Saudara Ahli?
Baca Selengkapnya
"Kami adalah pengacara yang diminta tolong dan ditunjuk oleh klien-klien kami."
Baca Selengkapnya
Hotman Paris Hutapea mengklaim pihaknya akan segera memenangkan sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya