Hanura curiga ada skenario batalkan hasil sidang etik MKD
Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon mempertanyakan batalnya rapat pimpinan fraksi pengganti Badan Musyawarah hari Kamis (3/12) karena sudah beberapa kali ditunda oleh Pimpinan DPR. Hal ini bisa berdampak pada keabsahan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sedang menyelidiki pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto.
"Kemarin itu rapat belum jadi dilaksanakan. Jadwalnya hari ini tapi belum juga," kata Nurdin, di sela-sela Rapat Pansus Pelindo II, Ruang Rapat Pansus C, Jakarta, Kamis (3/12) dikutip dari Antara.
Nurdin Tampubolon mengatakan, rapat pimpinan fraksi pengganti Bamus itu sudah ditunda beberapa waktu lalu dan jadwal berikutnya adalah hari ini namun batal. Dia menduga para pimpinan DPR memilih berkonsentrasi menghadapi kasus sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menyangkut Ketua DPR RI Setya Novanto.
-
Siapa saja anggota MKMK? 'Prof Yuliandri, mantan Rektor Universitas Andalas Padang, I Dewa Gede Palguna mewakili tokoh masyarakat, hakim yang baru dilantik Ridwan Mansyur,' kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat konferensi pers di Lobi Ruang Sidang Pleno, Gedung I MK, Jakarta, Rabu (20/12).
-
Siapa yang menandatangani SK kepengurusan PKB? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi data KJMU di Jakarta? 'Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,' kata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/3).
-
Siapa anggota KORPRI? Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, dan kesetiaan pada cita-cita perjuangan bangsa.
-
Siapa saja yang bersaksi di sidang MK? Sebagai informasi, empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
"Kemungkinan besar karena pimpinan DPR tidak ada di tempat," ujarnya.
Dia mengkhawatirkan belum dilaksanakannya rapat itu berisiko bagi kerja-kerja kedewanan karena banyak agenda dan keputusan di DPR harus disahkan dalam Rapat Paripurna. Sementara itu, menurut dia, rapat paripurna hanya bisa dilakukan bila diagendakan oleh rapat Bamus.
Selain itu, menurut Nurdin, meskipun tiga anggota MKD baru sudah dilantik di MKD, ketiganya harus terlebih dahulu disahkan rapat paripurna DPR.
"Harusnya status mereka di-paripurna-kan dulu. Supaya disahkan," kata Nurdin.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suhartoyo langsung membuat gebrakan dengan berencana mempermanenkan MKMK.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Alamsyah Hanafiah saat bersaksi terkait laporan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman Cs.
Baca SelengkapnyaAnwar Usman menggugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta. Dia meminta pengangkatan Suhartoyo dinyatakan tidak sah.
Baca SelengkapnyaPuan bongkar fakta kabar Jokowi minta tiga periode ke Megawati.
Baca SelengkapnyaManotar Tampubolon masih tercatat sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca SelengkapnyaAda tiga orang ditunjuk sebagai anggota Majelis Kehormatan MK mengusut laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.
Baca SelengkapnyaGuntur Hamzah dilaporkan karena rangkap jabatan yang dinilai melanggar etik
Baca SelengkapnyaSebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres
Baca SelengkapnyaHal tersebut, kata Habiburokhman, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA).
Baca SelengkapnyaBawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca SelengkapnyaGolkar menyebut, keputusan MK bersifat final dan mengikat.
Baca Selengkapnya