Hanura sebut kenaikan gaji Presiden picu ketidakkondusifan politik

Merdeka.com - Bendahara fraksi Hanura di DPR, Miryam S. Haryani mengatakan, usulan kenaikan gaji Presiden yang digaungkan Fraksi PDI Perjuangan sangat tidak relevan. Mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini sedang melemah.

Dirinya menyarankan agar tunjangan yang sudah ada saat ini dimaksimalkan saja sesuai ketentuan, karena wacana penambahan tunjangan itu bisa memicu kondisi politik menjadi tidak kondusif.

"Bagi Hanura, secara fungsional kenaikan tunjangan perlu tapi itu bukan perkara mendesak, apalagi di tengah ekonomi yang terus stagnan begini, sehingga lebih baik memaksimalkan tunjangan yang memang sudah ada saja," ujar Miryam di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (18/9).

"Apabila sikap seperti ini terus dibiarkan tentu ke depan akan susah memunculkan situasi yang kondusif, karena kegaduhan yang diciptakan sendiri," katanya menambahkan.

Ketua DPP Hanura itu mengaku heran dengan sejumlah pihak, yang dengan keras menolak kenaikan tunjangan bagi para anggota dewan, namun malah mengusulkan agar gaji Presiden dinaikkan.

Sebab menurutnya, konsistensi dalam sikal politik itu murni diperlukan, agar cita-cita yang dibangun selama ini untuk kepentingan rakyat Indonesia tidak terkhianati.

‎"Apabila kenaikan tunjangan kinerja ditolak tapi gaji Presiden dinaikkan tentu kita juga akan bertanya balik, apakah kinerja Presiden selama ini juga sudah maksimal dan layak untuk dinaikkan gajinya?," ujar Miryam.

"Jadi, konsisten itu perlu agar tidak terjadi kontradiksi di sana-sini dan ikut memberi contoh praktik berpolitik yang baik bagi masyarakat luas," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru mengaku malu dan tak etis untuk menerima kenaikan gaji dan tunjangan di tengah-tengah lesunya ekonomi.

"Hahaha.. Jangan aneh-aneh lah wong ekonomi melambat kayak gini, urusan gaji, tunjangan, malu," kata Jokowi.