Hanya bayar Rp 12,5 juta bisa dapat gelar S1 tanpa kuliah & skripsi

Merdeka.com - Dunia pendidikan di Provinsi Jateng, dilecehkan adanya fenomena dugaan jual beli ijazah Strata 1 (S1) tanpa kuliah. Seorang pria berinisial JMR, di Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang mengaku berprofesi dosen salah satu universitas swasta cabang Blora, diduga menjadi calo jual beli ijazah tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun merdeka.com, modus 'bisnis ijazah' ini dilakukan melalui cabang perkuliahan di sejumlah daerah kabupaten. Diduga, mereka merupakan jaringan mafia pendidikan yang memiliki kampus pusat di kota besar Jakarta dan Bandung. Sasarannya diduga hampir di setiap kabupaten kota, termasuk di wilayah Jateng.

Seperti halnya di Kabupaten Grobogan dan Blora, dalam praktiknya, mereka menyediakan jasa pembelian ijazah S1 keguruan dengan mematok harga antara Rp 7 juta hingga Rp 12,5 juta. Hanya butuh waktu 1 sampai 2 bulan, tanpa melewati proses kuliah, pembeli langsung bisa mengenakan toga, baju kebesaran wisuda di antara ribuan wisudawan reguler.

Gelar sarjana pendidikan pun secepat kilat disandang tanpa harus bersusah payah 4 tahun kuliah. Ironisnya, konsumen sasarannya adalah para guru baik swasta maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum memiliki ijazah Strata 1.

Seorang sumber berinisial SAN (45), mengatakan jual beli ijazah di daerahnya sudah ramai diperbincangkan di kalangan guru. Bahkan seperti sudah bukan rahasia lagi, seorang dosen berinisial JMR tersebut menawarkan jual beli ijazah S1 tanpa kuliah.

"Harganya Rp 12,5 juta tanpa kuliah langsung wisuda. Tempat wisudanya di Jakarta, ada juga di Bandung," ungkap SAN yang berprofesi sebagai guru, kepada merdeka.com Sabtu (14/2).

Dijelaskannya, biaya Rp 12,5 juta tersebut bersih. Semuanya telah diurusi oleh pria yang mengaku dosen tersebut. "Yang ikut berjumlah puluhan, cabang kuliahnya bertempat di Blora," katanya.

Menurutnya, praktik jual beli itu sangat meresahkan masyarakat. Jelas, lanjutnya, hal itu mencoreng dunia pendidikan. "Apa jadinya generasi hasil anak didiknya jika gurunya saja beli gelar sarjana?" ujarnya.

Sedangkan sumber lain, AM (52), mengaku pernah ikut wisuda S1 di kampus yang terletak di daerah Jalan Rawa, Jakarta Timur. "Kalau saya masuk kuliahnya Sabtu-Minggu di SMK Al Balad Jati Blora, hanya sebentar. Itu cabang dari Jakarta. Bilangnya sih Akreditasi B. Makanya saya mau," bebernya.

Dijelaskannya, biaya kuliah sampai selesai hanya Rp 7 juta. Semuanya sudah diurusi pihak kampus. "Termasuk skripsi juga gratis, karena sudah dibuatkan oleh dosennya. Istilahnya emang membantu guru yang belum memiliki ijazah S1 dan prosesnya dipermudah," katanya.

Namun AM belakangan mengaku kecewa setelah sempat konsultasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Pasalnya ia dijelaskan bahwa ijazah tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi syarat kelengkapan jenjang karier kepegawaian.

"Alasannya, karena alamat kampus tersebut berada di Jakarta. Sedangkan saya mengajarnya di Purwodadi. Jarak tempuh Purwodadi-Jakarta dinilai tidak logis. Ijazah dan gelar S1 itu dikatakan orang BKD bisa dipakai secara pribadi di masyarakat. Sedangkan untuk kepentingan kepegawaian di BKD tidak bisa menerima ijazah kampus tersebut," katanya.

AM mengaku tidak tahu sebelumnya jika ijazah keluaran kampus tersebut tidak bisa digunakan.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jateng, Rasdi, saat dimintai komentar oleh merdeka.com mengatakan, adanya fenomena jual beli ijazah tersebut sudah masuk dalam ranah pidana.

Dikatakannya, pihak yang memiliki kewenangan untuk mempermasalahkan kasus itu adalah kopertis dan praktisi. Sedangkan untuk penindakan adalah tugas kepolisian. "Harus dilaporkan ke pihak kepolisian. Itu lembaga pendidikan abal-abal. Masyarakat sudah dirugikan dan merusak nama baik dunia pendidikan," tandasnya.

Dikatakannya, fenomena serupa juga pernah terjadi sekira 10-15 tahun lalu. Hanya tinggal membayar dengan sejumlah uang, tanpa proses kuliah langsung bisa dapat ijazah. "Repotnya, masyarakat kita banyak yang minat. Pengen memiliki ijazah sarjana dengan jalan pintas," katanya.

Jika ada praktik lembaga pendidikan atau kampus di Semarang, lalu membuka cabang di setiap kabupaten itu saja sudah aneh. "Kampusnya di Semarang, buka di Purworejo, Wonosobo misalnya. Indikasi ndak bener itu," pungkasnya. (mdk/hhw)