Hari Guru dan ketidakjelasan nasib para GTT Kota Kediri

Merdeka.com - Kesedihan mewarnai peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di Kediri. Banyak Guru Tidak Tetap (GTT) yang belum jelas nasibnya. 16 GTT berstatus honorer K2 yang lolos seleksi namun hingga kini tidak memperoleh SK pengangkatan sebagai PNS.

GF, salah satu GTT asal Kota Kediri mengaku, ingin segera mendapatkan kejelasan tentang nasibnya. Dia merupakan satu dari 16 GTT berstatus honorer K2 yang lolos seleksi

"Kita sudah lolos seleksi. Ada 16 jumlahnya, dari total 96 orang honda K2. Tetapi kami adalah bagian yang tidak memperoleh SK PNS. Kami disuruh menunggu. Lalu sampai kapan?," keluh GF, Rabu (25/11).

GF sebenarnya ingin meminta kejelasan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Tetapi, sebagai bagian dari GTT membuatnya ketakutan.

Dirinya kuatir justru akan berdampak negatif terhadapnya, salah satunya akan dipersulit dalam proses pengangkatannya sebagai PNS, meski dirinya telah 10 tahun mengabdi.

"Kalau tanya ke BKD takut mas nanti malah mengancam nasib saya. Kecuali teman-teman lain ada yang tanya bersama-sama. Saya ingin segera ada kejelasan apakah kami segera memperoleh SK PNS sebagaimana GTT lainnya yang sudah diberi SK," ungkap GF.

Senada dengan GF, IK guru SD yang juga GTT juga ingin segera diangkat menjadi PNS. IK merupakan GTT yang sudah masuk dalam honorer K2, namun dia tidak lolos dalam seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah.

"Keinginan kami sebenarnya sama. Kami ingin bisa segera diangkat sebagai PNS. Kami sudah lama mengabdikan diri sebagai GTT. Semua juga tahu bagaimana nasib GTT dengan tunjangan rendah sementara beban tugas kami besar," tandas IK

GTT di Kota Kediri mendapat honor bervariasi. Besar honor mereka ditentukan oleh masing-masing keuangan sekolah. Seperti GK dihonor sekitar Rp 300.000 per bulan dengan kewajiban mengajar setiap hari.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Siswanto mengaku, di Kota Kediri jumlah GTT lebih dari 300 orang. Para GTT menerima honor baik dari sekolah maupun APBD bagi yang sudah masuk sebagai honorer K2.

"Pemkot beri harapan untuk mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa honor mereka setiap bulan sekitar Rp 300 ribu, dan yang dari Madin semula Rp 100 ribu, naik menjadi Rp 200 ribu. Kemudian pada tahun 2016 naik menjadi Rp 300 ribu. Untuk guru honorer yang sudah K2 ini, PGRI terus memperjuangkan agar segera diangkat menjadi PNS," kata Siswanto. (mdk/hhw)