Hari kedua, MK se-Asia bahas perlindungan hak konstitusi warga
Merdeka.com - Kongres ke-3 Association of Asian Constitutional Cours (AACC) Equivalent Institution atau Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia memasuki hari kedua. Pada hari kedua ini, para presentator dari Mongolia, Turki, Afghanistan, dan Myanmar akan mengelaborasi tantangan dalam menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.
"Tema ini menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam kongres mengingat setiap negara anggota AACC memiliki pengalaman dan pengetahuan yang beragam dalam menghadapi isu penegakkan dan perlindungan hak konstitusional," ujar Sekjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Guntur Hamzah dalam keterangan pers di Convention Center, Nusa Dua, Bali, Rabu (10/8).
Tantangan dalam menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara merupakan isu ketiga setelah isu Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negata (The Promotion and Protection of Citizens' Constitutional Rights) dan Peran Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis dalam Memajukan dan Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara melalui Putusan Pentingnya. Keduanya sudah dibahas kemarin (11/8).
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Siapa yang diminta Komisi III agar tegas? Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Apa hak utama warga negara dalam hukum dan pemerintahan? Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
-
Kenapa Mahkamah Agung membuat 'Pesan Bermakna Jilid III'? Film ini hadir sebagai upaya Mahkamah Agung semakin dekat dengan masyarakat. Selain itu, aspek nilai kejujuran dan integritas menjadi poin utama yang ditekankan dalam membangun peradilan modern dengan SDM yang berkualitas.
-
Bagaimana advokasi dapat dilakukan? Advokasi bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti menyuarakan pendapat, melakukan lobi-lobi ke pihak-pihak terkait, dan melakukan aksi-aksi protes atau demonstrasi.
-
Apa itu hak angket MK? Berdasarkan pengertiannya dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), pada Pasal 79 ayat (3) dijelaskan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Guntur mengatakan, rencananya pada akhir pembahasan kongres ke-3 Association of Asian Constitutional Cours (AACC) Equivalent Institution ini, para anggota AACC dan delegasi peserta kongres akan membuat kesepakatan terkait pentingnya Mahkamah Konstitusi dalam pemajuan dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Kesepakatan ini akan diteken sebelum acara penutupan berlangsung.
"Kesepakatan tersebut dituang dalam Deklarasi Bali (Bali Declaration) yang akan ditandatangani dan dibacakan oleh para anggota AACC pada penutupan kongres, Jumat (12/8) sore," kata dia. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Eddy menegaskan, kehidupan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ideologi bangsa.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi diminta membatasi diri pada kasus-kasus dengan komponen politik yang kuat. Agar tidak dipolitisasi oleh kekuatan lain.
Baca SelengkapnyaDebat perdana mengangkat tema Hukum, yakni Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024 pada Selasa 12 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaMK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
Baca SelengkapnyaMK telah menunjuk tiga orang yang menjadi anggota MKMK yang akan bekerja selama satu bulan.
Baca SelengkapnyaHasto pun menyinggung pomelik RUU DKJ yang saat ini tengah menjadi polemik.
Baca Selengkapnyaegawati meminta agar seluruh pihak unguk mengawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati.
Baca Selengkapnya