Hari Pancasila: Mengenang omong kosong pembumian Pancasila

Merdeka.com - Sekurang-kurangnya, ada tiga tarikh yang saling terkait dengan kelahiran Pancasila. Beberapa pandangan kelahiran itu adalah tanggal 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, dan 18 Agustus 1945. Namun, peringatan hari Pancasila dikenal dan diperingati pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pada 1 Juni.

Pengambilan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila diambil saat munculnya istilah Pancasila yang disampaikan Ir Soekarno di hadapan anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Tanggal 22 Juni 1945 didasarkan pada kompromi beberapa tokoh Panitia Sembilan yang menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Sedangkan 18 Agustus 1945 berdasar pada rumusan final Pancasila yang muncul dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus sebagai konstitusi negara.

Dalam buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (1995) menyebutkan BPUPKI mengadakan rapat rahasia dan tertutup untuk umum untuk membahas dasar dan bentuk negara pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang itu ada tiga nama yang disebut memberikan pidato untuk usulan dasar negara. Mereka adalah M Yamin, Mr Soepomo, dan Ir Soekarno .

Pada hari terakhir, Ir Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara dan falsafah bangsa. Dari pidato itulah kemudian muncul istilah Pancasila. Berikut petikan pidatonya yang dikutip dari buku, "Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa", yang ditulis oleh Minto Rahayu:

"Dasar negara yang saya usulkan. Lima bilangannya. Inilah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya menamakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa ( Muhammad Yamin ) namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi," seperti yang dikutip Minto dalam bukunya.

"Dasar negara, yakni dasar untuk di atasnya didirikan Indonesia Merdeka, haruslah kokoh kuat sehingga tak mudah digoyahkan. Bahwa dasar negara itu hendaknya jiwa, pikiran-pikiran yang sedalam-dalamnya, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Dasar negara Indonesia hendaknya mencerminkan kepribadian Indonesia dengan sifat-sifat yang mutlak keindonesiaannya dan sekalian itu dapat pula mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, aliran, dan golongan penduduk," tulis Minto lebih lanjut.

Minto menuliskan, dalam pidato Ir Soekarno saat itu dikemukakan lima prinsip asas dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu: kebangsaan Indonesia, internasionalisasi atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan, ketuhanan. Dalam kelanjutannya usulan itu dibicarakan dan dikompromikan dengan tokoh-tokoh yang lainnya hingga Pancasila yang kita kenal sekarang.

Sedangkan dalam buku "Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas", yang ditulis Yudi Latif, Ir Soekarno menawarkan tiga sila jika lima sila itu ditolak dan usulan satu sila.

"...Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: socio-natioalisme, socio-demokrati, dan Ketuhanan. Kalau tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga itu. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? ... Jikalau saya peras yang lima jadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan 'gotong royong' Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong," tulis Yudi dalam bukunya mengutip pidato Ir Soekarno saat itu.

Yudi menilai prinsip dasar Pancasila dijiwai oleh gotong royong, yakni prinsip ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran, bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Internasionalisme gotong royong, bukan menjajah dan ekploitatif. Kebangsaannya gotong royong, mampu mengembangkan persatuan dan berbagai perbedaan atau bhineka tunggal ika. Demokrasi gotong royong, demokrasi yang mengembangkan musyawarah mufakat, bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elite penguasa atau pemodal. Kesejahteraan gotong royong, mengembangkan partisipasi dan emansipasi bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme dan tidak mengekang kebebasan individu.

Dalam seminar Bulan Bung Karno yang diadakan Megawati Institute di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta Selatan pada 6 Juni tahun lalu, Yudi menyampaikan, dengan cara-cara itulah Pancasila bisa bergerak untuk menyentuh dan mendekati realitas. Menurut Yudi, ujian terakhir keampuhan Pancasila bisa dilihat bila setiap silanya bisa dibumikan dalam kenyataan. Namun sayang, menurut Yudi saat itu, Pancasila hanya sekadar impian yang tak pernah dibumikan oleh setiap pemimpin republik ini.

Dalam forum itu Yudi mengecam, selama ini pembumian Pancasila tidak lebih dari seremoni dan komedi omong kosong dalam berbagai bentuk, seperti dalam bentuk penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada zaman Orde Baru dan seremoni Empat Pilar (4P) saat ini yang disampaikan dengan penuh kemiskinan metodelogi dan kesempitan imajinasi dalam membentuk karakter bangsa.

Hari ini, tepat 68 tahun kelahiran Pancasila. Pemberitaan dan analisa media dan tokoh akan oligarki dan kartel politik kian menjadi-jadi, makin memuakkannya mendengar putusan hakim pengadilan akan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah menjalar ke berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selamat hari Pancasila. Bhineka tunggal ika.

Baca juga:

Logo Garuda Pancasila diciptakan eks jenderal tentara Belanda

Mistis di Gedung Pancasila, penampakan tuyul hingga Nyai Dasima

Napak tilas gedung Volksraad, tempat lahirnya Pancasila

Di Hari Lahir Pancasila, Wapres keluhkan politik uang

Hidayat: Soekarno sosok negarawan sejati (mdk/tyo)