Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Haris dilaporkan soal Fredi Budiman, polisi dianggap gagal paham

Haris dilaporkan soal Fredi Budiman, polisi dianggap gagal paham Kluarga Ruben datangi KontraS. ©2013merdeka.com/m. luthfi rahman

Merdeka.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pihak kepolisian gagal memahami curhatan terpidana mati gembong narkoba FrediBudiman yang diungkapkan oleh Koordinator KontraS Haris Azhar. Menurut mereka, apa yang disampaikan Haris sejatinya merupakan informasi penting yang harus ditelusuri.

Namun, informasi itu malah dianggap pencemaran nama baik yang dilakukan Haris terhadap 3 institusi yakni BNN, TNI dan Polri. Memang belum ada bukti dari Haris terkait testimoni Fredi yang menyatakan ada keterlibatan jenderal TNI dan BNN dalam penyelundupan narkoba.

"Kami sangat menyesalkan pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait yang dalam hal ini melakukan pelaporan gagal dalam memahami pesan tentang apa yang kamu sampaikan. Pesan ini adalah informasi penting yang seharusnya busa ditindaklanjuti ke berbagai pihak yang terkait," ungkap Wakil Koordinator Bidang Advokasi Kontras, Yati Andriyani di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (3/8).

Sejak awal kata Yati, tidak ada niat bagi pihaknya untuk melakukan pencemaran nama baik. Baik secara individu maupun secara institusi. Justru dengan informasi yang disampaikan Haris, pihaknya mengharapkan agar informasi itu dijadikan koreksi kelembagaan.

"Barang kali polisi gagal memahami pesan yang kami maksud sehingga terburu-buru dalam melakukan upaya hukum semacam ini," tambah Yati.

Pihaknya meyakini informasi yang disampaikan Haris merupakan petunjuk yang perlu ditindaklanjuti untuk mengungkapkan kebenarannya. Seperti bisa melakukan pengecekan lewat CCTV di Lapas Nusakambangan, daftar pengunjung lapas dan masih banyak yang lainnya.

"Kami meyakini informasi itu masih banyak petunjuk-petunjuk. Kamu tidak bicara bukti, tapi informasi yang kami dapatkan bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait," tandasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dipolisikan Terkait Wawancara di TV, Hasto Nilai Harusnya Diselesaikan di Dewan Pers
Dipolisikan Terkait Wawancara di TV, Hasto Nilai Harusnya Diselesaikan di Dewan Pers

Hasto tak mau ambil pusing soal laporan yang mempermasalahkan wawancaranya.

Baca Selengkapnya
AKBP Rossa Dilaporkan Staf Hasto ke Propam Polri, KPK Anggap Ganggu Penyidikan
AKBP Rossa Dilaporkan Staf Hasto ke Propam Polri, KPK Anggap Ganggu Penyidikan

Namun Tessa memastikan proses penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku akan tetap berjalan.

Baca Selengkapnya
Henri Subiakto Nilai Penangkapan Palti Hutabarat Keliru, Karena Salah Menerapkan Pasal UU ITE
Henri Subiakto Nilai Penangkapan Palti Hutabarat Keliru, Karena Salah Menerapkan Pasal UU ITE

"Pengkapan Palti Hutabarat memakai pasal tersebut jelas keliru. Saya harus mengoreksi kesalahan polisi ini," kata Henri

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar Temui Jenderal Fadil Bahas Isu Perintah Kapolri ke Dirbinmas Menangkan Paslon 02, Apa Hasilnya?
TPN Ganjar Temui Jenderal Fadil Bahas Isu Perintah Kapolri ke Dirbinmas Menangkan Paslon 02, Apa Hasilnya?

Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat meralat ucapannya terkait isu Kapolri memerintahkan Dirbinmas untuk memenangkan paslon 02

Baca Selengkapnya
Minta Polisi Profesional, Said Didu Klaim Punya Bukti Kuat Dukungan Apdesi soal Pembebasan Lahan di Kronjo
Minta Polisi Profesional, Said Didu Klaim Punya Bukti Kuat Dukungan Apdesi soal Pembebasan Lahan di Kronjo

Said dilaporkan Maskota HJS, ketua Apdesi Kabupaten Tangerang yang juga Kades Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Heboh TPN Ganjar Ungkap Kapolri Perintahkan Menangkan Prabowo, Polri: Hoaks!
VIDEO: Heboh TPN Ganjar Ungkap Kapolri Perintahkan Menangkan Prabowo, Polri: Hoaks!

Irjen Sandi Nugroho membantah isu Kapolri memerintahkan Dirbinmas untuk memenangkan paslon tertentu dalam Pemilu

Baca Selengkapnya
Kejagung Harus Transparan Terkait Pengembalian Rp27 Miliar di Kasus BTS Kominfo
Kejagung Harus Transparan Terkait Pengembalian Rp27 Miliar di Kasus BTS Kominfo

Kejaksaan Agung diminta untuk transparan, dan mendorong untuk membuka penyelidikan baru.

Baca Selengkapnya
FOTO: Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Genggam Berkas untuk Barang Bukti Terkait Wawancara di TV
FOTO: Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Genggam Berkas untuk Barang Bukti Terkait Wawancara di TV

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan guna diperiksa sebagai saksi atas dugaan penyebaran hoax yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Baca Selengkapnya