Haris minta Jokowi turun tangan buat tim independen testimoni Fredi
Merdeka.com - Testimoni milik terpidana mati Fredi Budiman yang diungkap Koordinator KontraS Haris Azhar menjadi polemik di tanah air. Bahkan, akibat testimoni itu, nasib Haris mulai terancam setelah Polri, TNI dan BNN melaporkannya ke Bareskrim dengan tudingan pelanggaran UU ITE.
Haris menyesalkan langkah ketiga institusi negara yang lebih memilih melaporkannya ketimbang mendalami pengakuan Fredi. Setelah menyandang status terlapor, dia mengaku ragu jika Polri, TNI dan BNN mau mendalami testimoni tersebut.
Untuk membuktikan pengakuan Fredi, Haris berharap Presiden Joko Widodo menengarai langsung persoalan yang membentot perhatian publik itu. Jokowi diminta membentuk tim independen mendalami pengakuan Fredi tersebut.
-
Apa tanggapan Budi Arie soal Jokowi? 'Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi presiden. Ya enggak apa-apa dinamika aja,' kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.
-
Bagaimana Budi Arie menilai Jokowi? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Jokowi masih sangat terlalu muda untuk pensiun mengingat usianya yang baru menginjak 63 tahun.'Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63,' kata Budi Arie, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9).
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang dinilai Budi Arie tentang Jokowi? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Kami menaruh harapan informasi yang kami sampaikan dan dukungan luas publik dan bentuk lainnya ditindaklanjuti oleh Presiden RI, di antaranya dengan membentuk Tim Independen Pemberantasan Mafia Narkoba di bawah koordinasi presiden," kata Haris di Kantor KontraS, Jakarta, Jumat (5/8).
Bukan tanpa sebab, desakan agar Jokowi membentuk tim independen membongkar dugaan adanya keterlibatan petinggi Polri, TNI dan BNN dalam bisnis barang haram itu digaungkan KontraS. Haris yakin masyarakat juga menantikan negara yang bersih, terbuka dan siap membela kepentingan umum dalam hal ini bersih dari kejahatan narkotika.
"Bukan wajah negara yang alergi terhadap informasi dan dorongan serta partisipasi rakyat dalam mendukung perbaikan dan penguatan kerja institusi negara seperti Polri, BNN dan TNI," ucap dia.
Pada kesempatan itu, Haris pun menegaskan jika testimoni Fredi diungkap ke publik bukan untuk menciderai citra institusi penegak hukum. Dia menjelaskan pesan Fredi diungkap agar Polri, TNI dan BNN mendapat informasi awal untuk mengungkap nama-nama pejabat yang diduga terlibat peredaran narkoba.
"Kami menegaskan publikasi cerita tersebut melalui unggahan media sosial melalui akun facebook KontraS pada Kamis 28 Juli 2016 adalah salah satu cari kami mengingatkan seluruh otoritas negara terkait dan juga memastikan publik mendapat informasi secara terbuka," tandas Haris. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hadi mengatakan proses penyelidikan tetap dilakukan dengan tetap saling menjaga marwah.
Baca SelengkapnyaKejagung mengapresiasi proses pelaporan terhadap seseorang apabila memang membawa fakta bukan karena niatan menjatuhkan nama seseorang.
Baca SelengkapnyaDPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka
Baca SelengkapnyaMeski mendapat penolakan dari polisi, namun relawan Jokowi tak menyerah.
Baca SelengkapnyaDalam laporanya, Lisman turut menyeret nama Refly Harun sebagai pemilik akun. Menurut dia, akibat rekaman video yang disebarkan Refly Harun memunculkan gaduh.
Baca SelengkapnyaJokowi memanggil kepala kedua lembaga, Kapolri Listyo Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menjelaskan polemik tersebut
Baca SelengkapnyaKasus ini sudah bukan masalah pribadi, melainkan institusi Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaPenetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai polemik.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan oleh ICW saat menyurati Kapolri 100 harinya Firli Bahuri yang tidak kunjung ditahan setelah jadi tersangka.
Baca SelengkapnyaAda tiga laporan dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dengan terlapor Rocky Gerung yang dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK meminta maaf karena tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI sebelum mengumumkan keterlibatan Henri Alfandi. Simak selengkapnya!
Baca Selengkapnya