Haruskah TNI serbu OPM penyandera 2 WNI di Papua Nugini?

Merdeka.com - Dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai penebang kayu di Papua Nugini, disandera oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Para penyandera menuntut barter kedua sandera dengan temannya yang ditahan di polisi Papua akibat kasus narkoba.

Namun, tuntutan para penyandera langsung dimentahkan oleh pemerintah Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak mungkin pemerintah Indonesia menyetujui tuntutan para anggota separatis OPM tersebut.

"Tentu pasti tidak mungkin kita deal begitu. Tidak mungkin itu, apalagi (kasus) narkoba kan," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).

Meski demikian, pemerintah masih terus mengupayakan jalur dialog untuk membebaskan para sandera. Walau belum mendapatkan hasil, pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah Papua Nugini yang melakukan negosiasi dengan para penyandera.

"PNG hari ini akan melakukan kembali upaya pembebasan dan kita akan berkomunikasi terus dengan tim mereka yang ada di lapangan. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk saat ini," kata Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi di Istana, Jakarta, Kamis (17/9).

Tanggapan pun datang dari sejumlah pihak. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dengan menekan Papua Nugini agar segera melakukan langkah kongkret. Dia bahkan meminta pemerintah mengirim pasukan TNI jika pemerintah Papua Nugini tak bisa menyelesaikan persoalan itu.

"Kasih peringatan ke Papua Nugini, bisa selesaikan enggak? Kalau enggak, kami masuk ke situ. Kirim aja itu skuadron angkatan udara kita ke Papua Nugini, terus ambil itu sandera," katanya di DPR, kemarin.