Follow
Hasil Korupsi BTS Kominfo Diduga Mengalir ke NasDem, Ini Kata Mahfud MD
Merdeka.com - Plt Menkominfo Mahfud MD menanggapi kabar uang hasil korupsi menara Base Transceiver Station (BTS) mengalir ke NasDem. Dia menyebut, dugaan itu akan dibuktikan di pengadilan.
"Enggak tahu, nanti pengadilan saja. Saya kan tidak boleh mendahului pengadilan," kata Mahfud usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/5).
Mahfud enggan blak-blakan soal dugaan korupsi proyek BTS ini. Dia hanya menegaskan, penegak hukum tidak pandang bulu menyeret siapa saja yang terlibat dalam kasus itu.
-
Apa yang Mahfud lakukan? Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Bagaimana TPN Ganjar-Mahfud mau gunakan bukti kecurangan? 'Nah saya enggak mau kita nanti kalau ke MK, ya walaupun saya setuju dengan Bu Mega kita bisa menang satu putaran, kalau at the end kita mesti ke MK, sengketa ini harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kita butuh bukti-bukti. Nah kalau teman-teman di daerah tidak mampu menyediakan bukti-bukti, tidak mampu membuat kita punya bukti-bukti yang cukup lengkap, jangan berharap kita bisa meyakinkan MK untuk mengabulkan permohonan kita,' Todung menandaskan.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang membantah klaim Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang terbukti bersalah dalam korupsi Kementan? 'Untuk terdakwa Syahrul Yasin Limpo, mengadili, satu, menyatakan terdakwa Syahrul Yasin Limpo di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,' kata hakim ketua di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (11/7).
"Ya kan bocoran tidak harus dibocorkan lagi. Biar pengadilan aja yang nanti akan. Anda ikuti aja pengadilannya itu akan terbuka dan fokusnya pada masalah hukum. Tidak peduli siapa pelakunya, ini hukum," tuturnya.
Mahfud menegaskan, pengusutan masalah proyek BTS bukanlah politisasi. Dia menuturkan, penyidikan pada proyek itu sudah dilakukan sejak bulan Juni tahun 2022 dan proses hukum terus berjalan.
"Jadi enggak ada kaitannya dengan pemilu, dengan calon pilpres atau apapun semua tahu itu karena dulu ketika mulai diselidiki itu juga sudah disiarkan di media massa," terang Mahfud.
Dalam kasus korupsi BTS, Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka. Plate merupakan Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Plate kini ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung. Dirdik Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan, penyidik telah mendapatkan dugaan adanya kemahalan dan pemufakatan jahat dalam kasus ini.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga dana kasus korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) Bakti Kemenkominfo mengalir ke sejumlah partai politik.
Politisi Partai Nasdem sekaligus anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menegaskan, partainya tidak menerima aliran uang hasil korupsi proyek BTS Kominfo. Farhan mendesak Kejagung mengungkap secara transparan ke mana aliran hasil korupsi tersebut.
"Dalam dokumen kontrak si BTS itu, enggak ada satu pun parpol yang terlibat. Artinya bekerja sama dengan partai politik, tanda tangan begitu, enggak ada," kata dia.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
MKD akan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran hukum.
Baca Selengkapnya
Dana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Maqdir Ismail mengembalikan gepokan duit senilai Rp27 miliar ke Kejagung.
Baca Selengkapnya
Pihak partai diharapkan dapat kooperatif untuk pengusutan tersebut. Sebagaimana dalam komitmennya untuk membangun politik yang bersih.
Baca Selengkapnya
Temuan PPATK harus didalami karena disebut mengalir ke bendahara partai politik.
Baca Selengkapnya
Menurut Prabowo, pihaknya belum menemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung siap mengusut dugaan aliran dana sebesar Rp70 miliar ke Komisi I DPR RI.
Baca Selengkapnya
KPK membuka peluang memeriksa pengurus DPP Partai Nasdem untuk menelusuri aliran uang terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan.
Baca Selengkapnya
Adapun total aliran dana yang diterima pegawai BPK itu sebesar Rp40 miliar yang berasal dari terpidana Irwan Hermawan.
Baca Selengkapnya
NasDem mengancam somasi Alexander Marwata buntut temuan aliran dana korupsi Syahrul Yasin Limpo ke partainya.
Baca Selengkapnya
Dalam persidangan terungkap adanya aliran uang yang diduga masuk ke Komisi I DPR RI berjumlah Rp70 miliar dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar Rp40 M.
Baca Selengkapnya
Menko Mahfud MD memberi wejangan tegas terhadap Menkominfo Budi Arie dan Wakil Menkominfo Nezar Patria.
Baca Selengkapnya