Hasil muktamar digugat, akankah konflik NU seperti parpol?

Merdeka.com - Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 di Jombang, Jawa Timur, sudah resmi ditutup. Dalam forum tertinggi ormas Islam terbesar di Indonesia itu, KH Said Aqil Siradj terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Ma'ruf Amin sebagai Rois Aam.

Namun, kelarnya muktamar bukan berarti masalah selesai. Sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan muktamar, yang juga sempat memanas karena mekanisme Ahwa.

Sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Rois Syuriah demisioner, KH Hasyim Muzadi bahkan menyatakan posisi NU sekarang ini tidak memiliki kepengurusan pusat atau PBNU. Muktamar di Jombang dinilai tidak sah karena tidak melalui proses yang benar.

"Hari ini sampai dengan terselenggaranya muktamar lagi, NU tidak memiliki Pengurus Besar. Ahwa tidak diproses melalui aturan organisasi sehingga cacat hukum. Pemilihan Ketua Umum di Muktamar diselenggarakan dalam proses tidak kuorum, sehingga batal demi hukum," kata Hasyim Muzadi di Pesantren Al Hikam Malang, Jawa Timur, Kamis (6/8).

Hasyim meminta agar tidak ada orang atau tokoh yang mengatasnamakan Ketua PBNU. Sementara bagian atau perangkat organisasi NU yang ada hanya Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting. Sementara lembaga-lembaga NU yang merupakan bagian horisontal ikut demisioner ketika NU dinyatakan demisioner saat Muktamar lalu.

"Karena tidak ada PBNU, maka Pengurus Wilayah sampai Ranting tidak perlu khawatir dibekukan, karena PBNU-nya sendiri tidak ada," tegasnya.

Muktamar di Jombang, kata Hasyim, banyak menyalahi aturan dan menabrak rambu-rambu yang menjadi pedoman organisasi. Pihaknya sekarang tengah menginventarisir problem-problem yang terjadi pasca muktamar.

"Sekarang sedang diinventarisir, problem berkaitan dengan administrasi diselesaikan dengan proses administrasi, tetapi kalau ada pelanggaran hukum diselesaikan melalui proses hukum," katanya.

"Pengurus Wilayah dan Cabang yang memiliki kewajiban untuk segera menggelar Muktamar yang konstitusional," katanya.

Hasyim sendiri menolak adanya perpecahan di tubuh NU, karena tidak ada Muktamar tandingan dan tidak ada NU tandingan. Pihaknya hanya mengajak untuk sebuah gerakan pemurnian jiwa ke-NU-an yang mulai digerogoti.

"Saya sendiri tidak bersedia dicalonkan dan ditetapkan sebagai Rais Am di forum pengurus Wilayah. Sebanyak 29 pengurus wilayah beserta cabang yang sesungguhnya sudah memenuhi kuorum di Pesantren Tebuireng Jombang. Karena saya tidak mau ada dua NU," katanya.

Pihaknya mengajak untuk sebuah gerakan pemurnian jiwa ke-NU-an dari penyusupan ideologi, aliran pemikiran yang merusak keimanan dan perilaku oportunis para politisi busuk. Kiai, ulama dan pengurus di wilayah sampai ranting sudah melihat sendiri bukti-bukti itu di Muktamar Jombang.

"Mulai konsep ideologi, konsep tentang status peran ulama, konsep tentang rekonstruksi organisasi serta langkah NU ke depan semua terindikasi melenceng, membelokkan kepribadian dan haluan NU," katanya.

Secara teknis Hasyim juga melihat pelaksanaan muktamar yang jauh dari kepribadian NU. Panitia telah memperlakukan muktamirin secara semena-mena, merekayasa sidang dan perlakuan kasar terhadap para ulama dan Kiai. (mdk/ren)