Hasil Pengujian, Pertanian Cerdas Iklim Bisa Hemat Air Persawahan hingga 21 Persen

Merdeka.com - Pertanian cerdas iklim atau climate smart agriculture (CSA) oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai terbukti mampu menghemat penggunaan air pada lahan persawahan hingga 21 persen, yang direalisasikan oleh Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) di Indonesia.

Capaian SIMURP tersebut dikemukakan Bustanul Arifin Caya, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP).

Bustanul Arifin Caya mengatakan, penghematan air di lahan persawahan hingga 21 persen, terbukti pada lokasi penyuluhan pertanian berupa demonstration plot (demplot) lahan CSA yang digelar SIMURP di Patok Beusi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

"Pengujian dilakukan pada dua lokasi, di lokasi utara hemat 21 persen dan selatan hemat 12 persen ketimbang lahan persawahan non-CSA," kata Bustanul dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (29/5).

Dia menambahkan, capaian hemat air telah diuji Balai Penerapan Standar Instrumen (BPSI) Agro Klimat dan Hidrologi melalui penghitungan penghematan air Sistem Pengairan AWD di lokasi CSA dan non-CSA.

"Sistem pengairan AWD merupakan penggenangan air terputus, tujuannya untuk mengontrol atau menghemat penggunaan air dalam budidaya tanaman padi. Perlu kita ingat, padi merupakan tanaman yang memerlukan air, tetapi bukan tanaman air," bebernya.

Upaya CSA SIMURP sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, bahwa sumber air di lahan pertanian sudah dibangun pemerintah seperti embung, dam parit dan irigasi perpipaan/perpompaan.

"Menghadapi musim kemarau panjang atau El Nino yang diprediksi mulai Juli hingga September 2023, Kementan mengimbau dinas pertanian provinsi serta kabupaten dan kota memanfaatkan sumber air yang ada," kata Syahrul Yasin.

Sumber air di lahan pertanian, lanjut Syahrul, yang dibangun pemerintah memang untuk mengantisipasi kekeringan maka petani didampingi penyuluh harus mampu menghemat penggunaan air, seperti menerapkan teknologi CSA dalam hal penghematan air pertanian.

Hal senada dikemukakan Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi bahwa petani dan penyuluh menerapkan dan mengembangkan CSA melalui Program SIMURP untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim global.

"Indonesia diperkirakan akan mengalami kemarau panjang. Para penyuluh dan petani harus segera melakukan percepatan tanam agar di sisa musim hujan ini petani masih bisa panen," kata Dedi Nursyamsi.

Program SIMURP merupakan modernisasi irigasi strategis dan program rehabilitasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Kementan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan target lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kegiatan Mid Term Review Mission CSA SIMURP 2023 dan Farmer Field Day (FFD) di Subang dihadiri tim PUPR Pusat, Julianto dan Tim Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum; Tim Bank Dunia, Ijsbrand Harko de Jong; Board of Directors Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) David Osborne; General at PMC Retail, Eom Subastian; TA CPIU Komponen B, Yoo serta Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM) dan TPM.

Turut hadir Kabid Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Jabar, Kepala Pertanian Kabupaten Subang; Koordinator dan Sub Koordinator Kelompok Lingkup Pusat, serta Penyuluh Pertanian Pusat; Manager, Deputi dan tim Pengelola SIMURP.

Lokasi kegiatan Program SIMURP tersebar pada 24 kabupaten di 10 provinsi yang merupakan daerah irigasi maupun daerah rawa di antaranya Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai; Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin di Sumatera Selatan.

Pulau Jawa meliputi Kabupaten Cirebon, Indramayu, Karawang, Subang di Jawa Barat; tujuh kabupaten di Jawa Tengah yakni Banjarnegara, Purbalingga, Purworejo, Grobogan, Demak, Kebumen, Brebes; dan Kabupaten Jember di Jawa Timur.

Sementara di Kalimantan hanya Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah; wilayah Sulawesi di Kabupaten Takalar, Bone, Pangkep, Pinrang; Konawe di Sulawesi Selatan; Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara; Kabupaten Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Nagekeo di Nusa Tenggara Timur (NTT).