Hasil Seleksi 40 Capim KPK Dikritik, Pansel Tegaskan Bukan Alat Pemuas ICW

Merdeka.com - Ketua panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Yenti Ganarsih menjamin kualitas seleksi calon pimpinan lembaga anti rasuah jilid V periode 2019-2023 berjalan baik.

"Pastilah (terjamin kualitas seleksi capim KPK). Kami bekerja sesuai aturan yang berlaku (UU dan hukum). Kami fokus bekerja," ujar Yenti saat dikonfirmasi, Rabu (7/8).

Yenti mengatakan hal tersebut menanggapi tudingan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang menyatakan bahwa Pansel tidak serius dalam mencari komisioner lembaga antirasuah yang berintegritas.

Menurut Yenti, kritikan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terhadap kinerja pansel dalam mencari dan memilih capim KPK yang berintegritas justru tidak berdasar. Yenti menyebut tudingan tersebut bahkan dilancarkan sebelum pihaknya mulai bekerja.

"Sangat tidak berdasar. Bahkan, sejak malam tanggal 17 Mei terbentuknya Pansel sudah dituduh," kata Yenti.

Tak hanya mengkritik kinerja capim, Koalisi Masyarakat Sipil juga mempermasalahkan 40 capim yang lolos tes psikologi. Menurut ICW, 40 capim KPK yang lolos tes psikologi tidak sesuai dengan harapan publik.

Anggota Pansel Capim KPK, Hendardi mengatakan pihaknya bukan alat pemuas Koalisi Masyarakat Sipil. Hendardi meminta ICW maupun Koalisi Masyarakat Sipil berhati-hati saat membawa nama publik ketika menilai kinerja Pansel Capim KPK.

"Pansel memang bukan alat pemuas ICW dan koalisi ini atau itu. Pansel mempertanggungjawabkan kerjanya pada Presiden, bukan pada ICW atau koalisi ini, itu," ujarnya saat dikonfirmasi terpisah.

"Mereka bisa mengatasnamakan publik atas dasar riset atau survey atau mereka baru menang pemilu? Bisa dengan serta merta dan enteng mengatasnamakan publik. Hati-hati mengatasnamakan publik," kata Hendardi.

Hendardi malah beranggapan Koalisi Masyarakat Sipil itu memiliki kepentingan pribadi dalam melancarkan tudingan kepada Pansel Capim KPK. Menurutnya, sejak awal pihaknya sudah mengundang mereka untuk mendaftar sebagai Capim KPK.

"Tapi sedikit atau malah hampir tidak ada yang maju. Ketika pihak lain maju mendaftar seperti polisi, jaksa atau hakim mereka sewot," ujarnya.

Menyangkut LHKPN yang juga dipersoalkan, Hendardi menduga Koalisi Masyarakat Sipil meributkannya karena memiliki interest untuk menjatuhkan orang-orang yang mereka tidak sukai, seperti dari polisi dan jaksa. Mereka, kata Hendardi, seakan memiliki agenda mendorong figur favoritnya yang berasal dari kalangan KPK.

"Karena itulah syarat menyerahkan LHKPN di awal-awal seleksi menjadi akal-akalan mereka untuk menggugurkan pihak yang tidak mereka sukai. Bisa dipahami mereka ngotot di situ. Namun Pansel KPK pantang didikte siapa pun," ujar Hendardi.

Reporter: Fachrur Rozie