Hasil Uji Klinis Tahap III Vaksin Covid-19 di Jabar Meleset dari Target

Merdeka.com - Hasil uji klinis calon vaksin Covid-19 dari perusahaan China, Sinovac dan Biofarma tidak akan selesai pada Desember seperti yang direncanakan. Masyarakat diminta bersabar hingga semua proses pengujian bisa rampung paling cepat Maret 2020.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil usai menjalani pengambilan darah kedua di Puskesmas Garuda, Kota Bandung, Senin (14/12). Pengambilan darah pertama sudah dilakukannya tiga bulan lalu.

Ia memastikan dirinya dan relawan uji klinis dalam kondisi sehat dan tidak mengamati kendala sakit. Mereka pun berkali-kali diswab dengan hasil negatif. Namun, belum dapat disimpulkan apakah itu faktor uji klinis atau daya tahan tubuh masing-masing relawan.

Pria yang akrab disapa Emil ini memastikan semua proses pengujian dilakukan dengan transparansi. Jika dirinya mengeluh sakit, maka semua akan dilaporkan pada tim peneliti.

"Hanya ada perubahan dari BPOM ternyata relawan vaksin Covid bio Farma ini harus dicek tidak hanya tiga bulan seperti bulan ini, tapi juga di saat enam bulan, jadi artinya kami harus diambil darah lagi di bulan Maret," terang dia.

"Jadi yang tadinya kita sampaikan pengumuman berhasil atau tidaknya vaksin Covid ini di bulan Desember, kemungkinan akan diundur ke bulan Maret, karena BPOM ingin memastikan kandungan dari antibodi kita itu berlimpah di rentang waktu yang lebih panjang," ia melanjutkan.

Sambil menunggu uji klinis rampung, ia mengimbau masyarakat bersabar dan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin.

Di sisi lain, ia mengatakan, hasil rapat dengan Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan bahwa vaksin yang dibeli pemerintah pusat masih berada di gudang Biofarma dan segera diuji oleh BPOM.

"Kalau itu sudah melewati tes ketiga dan tinggal diumumkan secara resmi oleh BPOM, jadi bolanya ada di BPOM untuk tipe vaksin yang diimpor langsung, dan itu kalau ada karena jumlahnya terbatas hanya 1 juta sekian itu akan diprioritaskan tentunya untuk tenaga kesehatan, TNI polri kemudian profesi yang rawan dalam pelayanan publik dan warga di zona merah," tuturnya.