Follow
Hasto sebut wacana kenaikan tunjangan DPR langkah kontraproduktif
Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa wacana kenaikan tunjangan anggota DPR itu merupakan langkah yang kontraproduktif dan kurang tepat disaat kondisi ekonomi sedang lemah. Ditambah, saat ini kinerja DPR kembali jadi sorotan karena dianggap belum optimal oleh masyarakat.
"Fraksi menilai kenaikan tersebut adalah suatu yang kurang tepat, harusnya mampu melihat kondisi rakyat saat ini. Sehingga hal itu merupakan suatu langkah kontraproduktif. Jadi harusnya adanya penundaan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/9).
Hasto juga menyayangkan kenapa ada pihak yang memunculkan wacana tersebut. Menurutnya, daripada meningkatkan tunjangan dan fasilitas lain lebih baik meningkatkan kinerja dewan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa imbauan DPR kepada masyarakat? 'Untuk seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat, jangan takut untuk melapor dan memviralkan kalau mengalami intimidasi dari oknum aparat.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Bagaimana DPR menjaga citra wakil rakyat? 'Apresiasi kinerja Bareskrim Polri yang tegas dan tidak pandang bulu dalam menangkap pelaku peredaran narkoba. Harus selalu seperti ini, meski pelakunya itu oknum politisi, oknum pejabat, hingga oknum aparat sekalipun. Tidak boleh ada ketakutan. Ketahuan, terbukti, sikat. Karena mereka ini yang jelas-jelas punya tanggung jawab menjaga generasi bangsa, tapi malah merusaknya dengan keegoisan pribadi,' ujar Sahroni, Senin (27/5).
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
"Kinerja harus ditingkatkan bukan fasilitasnya dan tunjangannya," sambungnya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan DPR sebagai wakil rakyat harus lebih sensitif terhadap persoalan masyarakat. Di mana masalah ekonomi masih menjadi PR besar ditambah banyak ancaman PHK jadi tidak selayaknya tunjangan dewan untuk dinaikkan.
"Meskipun sebelumnya pembahasan sudah setuju dalam APBN, tetapi tidak ada salahnya untuk DPR mengembangkan seluruh sensitifitas kerakyatannya menyikapi hal ini," tutup Hasto.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diwajibkan merupakan bentuk penindasan baru.
Baca Selengkapnya
Hasto menilai utang beli Alutsista TNI kurang pas saat rakyat masih susah.
Baca Selengkapnya
Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.
Baca Selengkapnya
Anggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca Selengkapnya
Penceramah kondang Dasad Latif sentil anggota DPR yang terkadang bersikap lebih hebat.
Baca Selengkapnya
Pidato Ganjar Pranowo saat pengundian nomor urut di KPU RI untuk menyuarakan suara rakyat
Baca Selengkapnya
Hasto mengkritik pedas aksi RK itu karena tengah mempertontonkan mentalitas yang lemah.
Baca Selengkapnya
Gambar lambang Burung Garuda berlatar biru dengan tulisan 'Peringatan Darurat' membanjiri media sosial. Apa maknanya?
Baca Selengkapnya
Hasto menilai, pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden merupakan politik ketidakpatuhan terhadap konstitusi dan rakyat.
Baca Selengkapnya
Hasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca Selengkapnya
Hasto tak mau ambil pusing soal laporan yang mempermasalahkan wawancaranya.
Baca Selengkapnya