Hati-hati banyak modus buat jebak PNS terlibat Pilkada

Merdeka.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengingatkan, berbagai modus jebakan bisa menjerat para PNS terkena sanksi. Sudah jelas bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat dalam kampanye pasangan calon seorang kepala daerah.

Apalagi netralitas PNS sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Harus hati-hati juga karena banyak yang juga menjebak," kata Bima di Bandung, Rabu (4/1).

Adapun modus itu, kata dia, PNS diundang dalam sebuah forum. Pertemuan itu kemudian membahas tentang kepentingan partai dan mengarah pada pemenangan salah satu calon.

"Jadi ada pertemuan mereka diundang, nggak ada di awal ngomong tentang partai, tiba-tiba di dalam ada spanduk, mereka dianggap tidak netral. Ini yang juga harus kita lihat betul," terangnya.

Kondisi seperti itu, kata dia, pernah terjadi pada Pilkada 2015 lalu di suatu daerah yang enggan disebutkannya. Namun, karena faktor ketidaksengajaan maka PNS tersebut tidak diberikan sanksi. Padahal jika terbukti terlibat dalam kampanye Pilkada, PNS akan diberikan sanksi disiplin dari BKN. Mulai dari teguran hingga pemecatan, bergantung pada kadar kesalahannya.

Dia mengingatkan, lagi agar PNS tetap menjaga tanggung jawab sebagai pegawai negara. "Makannya kita terus sosialisasikan kembali mengenai aturan itu," imbuhnya.

Bima mengatakan untuk menjaga netralitas PNS, pihaknya sudah bekerjasama dengan Bawaslu, Kemendagri, dan Kemenpan RB. Untuk bersama mengawasi dan terus mensosialisasikan netralitas PNS.

"Menetapkan netral atau tidak itu Bawaslu dan Kemendagri. Kalau dinyatakan tidak netral baru tugas BKN memberikan sanksi disiplin, tapi bukan BKN yang menentukan netral atau tidak," terangnya. (mdk/ang)