Helikopter Kepresidenan Jokowi bikin panas TNI AU VS PT DI

Merdeka.com - Rencana pembelian helikopter Agustawesland AW-101 buatan Italia dan Inggris menuai polemik. PT Dirgantara Indonesia dan TNI AU jadi panas gara-gara helikopter untuk Presiden Jokowi ini.

Sejumlah pihak menyoroti rencana TNI AU yang membeli pesawat dari luar. PT DI pun menyatakan mampu membuat helikopter yang lebih baik.

PT DI merekomendasikan helikopter antipeluru tipe EC-725 Cougar untuk kendaraan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf kalla. Mereka mengklaim produk ini lebih kuat dibanding helikopter AgustaWestland AW-101. Heli Cougar ini juga tahan peluru.

Direktur Produksi PTDI Arie Wibowo di Bandung, Jawa Barat. Dia mengklaim EC-725 sangat direkomendasikan dengan bagi tamu penting dengan pelayanan mewah.

Helikopter EC 725 PTDI ©2015 merdeka.com

Secara perbandingan, helikopter EC-725 memiliki lebih banyak keunggulan dibanding helikopter AW-101. Pertama, helikopter EC-725 telah digunakan sedikitnya 32 kepala negara, sedangkan AW-101 digunakan empat kepala negara.

"Lebih jelas lagi, EC-725 lebih murah dibandingkan AW-101," tegasnya.

Namun TNI AU menolak tawaran tersebut. Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Agus Supriatna menyatakan bahwa PT Dirgantara Indonesia belum bisa membuat produksi dalam negeri alat utama sistem persenjataan untuk TNI. Hal itu dibuktikan PT Dirgantara Indonesia selalu bekerjasama dengan perusahaan militer di luar negeri.

"Tapi kami kerjasama dengan PT DI, jadi belum sanggup PT DI buat. Contoh pembelian heli Apache sanggup tidak PT DI. Dari mana heli dan pesawat beli dari Airbus dan Amerika kan? Dari luar kan semua," kata Marsekal Agus di Mabes TNI AU, Jakarta, Senin (30/11).

Karena itu TNI AU tak memilih helikopter EC-725 Cougar dari PT DI untuk heli VVIP Presiden Jokowi. Menurut Agus, heli AW-101 dari luar negeri. Hal itu sudah masuk dalam rencana strategis 2015-2016.

Marsekal Agus mengaku sempat kecewa karena dulu PT DI tak mampu memenuhi pesanan helikopter TNI AU tepat waktu.

Dia juga mempertanyakan kenapa saat TNI AD membeli helikopter Apache dari AS tak dipermasalahkan. Marsekal Agus pun menilai ada yang sengaja mempolitisasi hal ini.

PT Dirgantara Indonesia membantah tidak bisa membuat produksi dalam negeri alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk TNI, khususnya AU (Angkatan Udara). Sudah sejak 1990-an PT DI bekerja sama dengan TNI AU untuk urusan alutsista.

"Sebenarnya boleh saja pernyataannya Kasau seperti itu. Sekarang sudah banyak alutsista delivery juga yang memperlihatkan bahwa bukan PT DI tidak mampu," kata Kepala Humas PT Dirgantara Indonesia Irland Budiman saat dihubungi merdeka.com, Selasa (1/12).

Dengan beberapa pesanan yang selama ini sudah dilakukan, bahkan bukan cuma TNI AU menurut dia, itu menunjukan bahwa PT DI masih bisa berkontribusi untuk negara.

"Dengan beberapa pesanan dan juga salah satunya dari AU, AD, dan kemarin Basarnas. Intinya kalau dikatakan tidak mampu, kita jawab mampu, dengan Undang-Undang Inham, dan lead integrater," ungkapnya.

Sejak periode 2009 sampai dengan 2019 nanti PT DI akan menyuplai 16 helikopter. Di mana periode 2009-2014 ada 10 helikopter Combat Search and Rescue (CSAR). Adapun 2015 sampai empat tahun ke depan enam helikopter EC-725.

"Ini kami menghargai, kami enggak mau berpolemik. Mungkin hanya masalah data saja, ada kesalahpahaman. Kan beliau (Kasau) juga baru," terangnya.