Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hemat Anggaran, Bupati Malaka Bekukan Sementara Tenaga Kontrak Daerah

Hemat Anggaran, Bupati Malaka Bekukan Sementara Tenaga Kontrak Daerah Bupati Kabupaten Malaka Simon Nahak. ©2021 Merdeka.com/Ananias Petrus

Merdeka.com - Bupati Kabupaten Malaka, Simon Nahak menginstruksikan Bagian Hukum Setda Malaka untuk menghentikan sementara Tenaga Kontrak Daerah (Teda). Alasannya karena Teda dinilai tidak berfungsi bahkan hanya menghabiskan anggaran daerah sebesar Rp 57 miliar per tahun.

Dia mengatakan, keputusannya tersebut nanti akan menjadi kontroversial, namun harus dilakukan guna menghemat anggaran daerah.

"Tanggal 31 Mei 2021 saya sudah tegaskan kepada bagian Hukum Setda Malaka untuk sementara Teko atau Teda saya hentikan dulu,” katanya di Malaka, Senin (31/5).

Menurutnya, pemerintah dalam satu tahun menghamburkan uang sebesar Rp 57 miliar hanya untuk membayar Tenaga Kontrak atau Tenaga Kontrak Daerah.

"Kita buang anggaran terlalu besar, satu tahun Rp57 miliar tidak main-main. Dari pada setiap hari kalian pergi kasih makan babi atau jaga tempat fotocopy dan lain sebagainya, lebih baik kita hentikan dulu. Kita ingin tenaga kontrak yang berkualitas," ujarnya.

Simon baru akan menyediakan Tenaga Kontrak Daerah (Teda) dalam dua bulan ke depan, jika ada instansi yang membutuhkan. Kebijakan ini mungkin dinilai tidak menyenangkan, namun semuanya demi pembangunan Kabupaten Malaka ke depan.

“Kita boros anggaran tetapi di lain sisi kita susah. untuk air minum saja kita susah, nah ini hal-hal yang menjadi kebijakan saya, saya mohon dukungan masyarakat karena kita hanya ingin yang terbaik untuk Malaka," tutupnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ratusan Nakes Dipecat Gara-Gara Minta Naik Gaji, Ini Penjelasan Bupati Manggarai NTT
Ratusan Nakes Dipecat Gara-Gara Minta Naik Gaji, Ini Penjelasan Bupati Manggarai NTT

Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit akhirnya buka suara terkait pemecatan ratusan nakes.

Baca Selengkapnya
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen

Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.

Baca Selengkapnya
Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan
Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan

Dalam aturan tersebut, tidak ada disebutkan bahwa tenaga honorer ini akan diangkat menjadi PPPK atau ASN.

Baca Selengkapnya
Menpan RB Ngaku Tak Tahu Ribuan Guru Honorer di Jakarta Terkena Kebijakan Cleansing
Menpan RB Ngaku Tak Tahu Ribuan Guru Honorer di Jakarta Terkena Kebijakan Cleansing

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan kurang lebih 4 ribu guru honorer terkena cleansing atau pemutusan kontrak.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Sebut Defisit Anggaran Sulsel Masih Bisa Diatasi: Kurangi Belanja Tidak Penting
Kemenkeu Sebut Defisit Anggaran Sulsel Masih Bisa Diatasi: Kurangi Belanja Tidak Penting

Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Wamendagri Ungkap Prabowo Minta Menteri Berhemat: Jangan Ada Biaya yang Dihambur-Hamburkan
Wamendagri Ungkap Prabowo Minta Menteri Berhemat: Jangan Ada Biaya yang Dihambur-Hamburkan

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.

Baca Selengkapnya
Kabar Baik, Tenaga Honorer Batal Dihapus hingga 2024!
Kabar Baik, Tenaga Honorer Batal Dihapus hingga 2024!

rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer yang diundur hingga Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Daftar Belanja Negara yang Diblokir Sri Mulyani Demi Bansos Pangan
Daftar Belanja Negara yang Diblokir Sri Mulyani Demi Bansos Pangan

Berikut ini daftar belanja negara yang diblokir sementara dalam rangka penyaluran bansos pangan.

Baca Selengkapnya
Bey Machmudin Tak Mau Pakai Pinjaman Skema Obligasi Daerah Tak Seperti Ridwan Kamil, Ini Alasannya
Bey Machmudin Tak Mau Pakai Pinjaman Skema Obligasi Daerah Tak Seperti Ridwan Kamil, Ini Alasannya

Bey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Sri Mulyani Tahan Anggaran untuk Proyek Baru
Prabowo Minta Sri Mulyani Tahan Anggaran untuk Proyek Baru

Penyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.

Baca Selengkapnya