Hendak Dicabut Baim, Giliran Pria ini Daftar Citayam Fashion Week Merek Pakaian Dalam

Merdeka.com - Citayam Fashion Week kembali didaftarkan sebagai merek pelbagai pakaian ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Pendaftaran dilakukan seorang warga bernama Daniel Handoko Santoso, Kertasura, Karanganyar, Jawa Tengah.

Dilihat dari situs pangkalan DJKI Kemenkum HAM, Citayam Fashion Week diajukan Daniel diterima pada tanggal 24 Juli 2022 dengan nomor permohonan DID2022053127. Daniel mengajukan Citayam Fashion Week sebagai merek pelbagai pakaian bayi hingga orang dewasa mulai dari kaos, celana, daster hingga pakaian dalam.

Daniel juga mendaftarkan merek Citayam Fashion Week sebagai aksesoris pakaian mulai dari kaos kaki anak hingga dewasa. Serta topi, hoodie dan juga celemek.

"Pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki," demikian dikutip dari situs pangkalan DJKI Kemenkum HAM, Selasa (26/7).

Pendaftaran Ketiga Citayam Fashion Week Sebagai Merek

Pendaftaran merek Citayam Fashion Week ke DJKI Kemenkum HAM dilakukan Daniel tercatat menjadi yang ketiga setelah sebelumnya diajukan seorang warga bernama Indigo Adityo Nugroho dan artis Baim Wong.

Indigo sebelumnya mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai ajang pemilihan hiburan berupa kesenian, kebudayaan, pendidikan hingga fashion show. Belakangan Indigo Aditya mencabut pendaftaran merek Citayam Fashion Week pada 25 Juli 2022 setelah didaftarkan pada 20 Juli 2022.

"Saya Indigo Aditya Nugraha sebagai perwakilan KutipanX bermaksud menyampaikan bahwa siang hari ini tanggal 25 Juli 2022 pukul 14.19 Wib, kami telah mengirimkan surat permohonan pencabutan merek Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data HAKI," kata Indigo, saat dihubungi merdeka.com, Selasa (26/7).

Indigo berdalih tidak bermaksud untuk menguasai merek Citayam Fashion Week. Alasan mendaftarkan merek itu agar tidak kehilangan identitas dan orisinilitas yang dibuat oleh para konten kreator. Bahkan, dia mengaku sudah membuat konten di area Dukuh Atas sekitar 1 tahun lalu dan sudah menginterview Bonge dan Kurma dua bulan lalu sebelum viral.

"Dengan situasi dan opini masyarakat saat ini yang gelah menyadari bahwa memang tidak seharusnya ada kepemilikan merek karena milik semua yang ingin bebas berekspresi, dengan setulus hati telah melakukan pencabutan Citayam Fashion Week. Kami percaya jika CFW akan selalu menjadi cerita dan berjalan dengan apa adanya," ucap dia.

Baim Wong Hendak Cabut Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week

Hal serupa hendak dilakukan Baim Wong. Baim bakal mencabut pendaftaran Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) sebagai merek usahanya berupa hiburan dalam bersifat peragaan busana, layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang mode, layanan pelaporan berita di bidang fashion.

Baim beralasan hendak mencabut pendaftaran Citayam Fashion Week setelah mencermati reaksi publik terkait rencananya tersebut. Namun dia membantah bahwa pengajuan merek Citayam Fashion Week untuk mengambil keuntungan.

"Enggak ada niatan untuk, tadi juga berpikiran akan dibikin HAKI bareng-bareng juga sama mereka cuma saya bilang daripada berkelanjutan lah, oke saya pun bisa bilang enggak lah karena kita juga niatannya tidak ke sana sama sekali," kata Baim seperti dikutip dari YouTube Baim Paula, Selasa (26/7).

Rencana Baim mencabut merek Citayam Fashion Week dibenarkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Razilu. Dia mengatakan, hingga saat ini PT Tiger Wong Entertainment belum mencabut permohonan pendaftaran merek Citayam Fashion Week.

"Sampai saat ini belum mengajukan penarikan (merek). Karena pasti kalau sudah mengajukan penarikan ada surat ke kita. Kita sudah mendengar informasi itu, tapi sampai saat ini kalau secara formal belum ada pengajuan penarikan kembali," kata Razilu dalam konferensi pers, di kantor Kemenkum HAM, Rasuna Said, Jakarta, Selasa (26/7).

Dia menjelaskan, jika pihak terkait mengajukan pencabutan permohonan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan mengeluarkan surat dan akan diinformasikan di website resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (PDKI).

"Akan ada statusnya di PDKI (pangkalan data kekayaan intelektual Indonesia) bahwa statusnya adalah ditarik kembali. Jadi sampai saat ini belum ada," tandasnya.