Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hidayat Nur Wahid minta pemerintah bedakan kritik dan berita bohong

Hidayat Nur Wahid minta pemerintah bedakan kritik dan berita bohong Tokoh politik bahas koalisi Partai Islam. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta Polri menindak tegas akun berita dan media sosial yang kedapatan menyebarkan berita bohong (hoax). Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pemerintah diminta melihat aspek hukum sebelum mengambil tindakan.

Hidayat menyarankan pemerintah membedakan kritik dengan berita hoax. Masyarakat sebagai pengguna media juga harus menyampaikan kritik dengan bukti dan data jelas yang tidak melanggar hukum.

"Pemerintah juga tidak dalam posisi sekadar bela diri atas kritik dari masyarakat. Kalau kritik itu pasti bukan hoax. Kritik itu komitmen atau kepedulian untuk menghadirkan yang lebih baik. Karenanya kritik harus berdasarkan data, bukti, dan disampaikan dengan cara-cara yang tidak langgar hukum," kata Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/1).

Orang lain juga bertanya?

"Menurut saya kedua belah pihak, baik itu masyarakat pengguna media sosial atau pemerintah, semua diikat satu kata, Indonesia adalah negara hukum. Karena itu semua harus berkomitmen untuk itu," sambungnya.

Hidayat pun menyayangkan media sosial justru digunakan untuk menyebarkan informasi bohong. Dia mengaku pernah menjadi korban bully dan fitnah di media sosial.

"Saya juga kadang jadi korban dari pem-bullyan, fitnah. Saya heran saja, justru di era dimudahkan sampaikan informasi, kenapa yang dimunculkan malah fitnah. Kenapa bukan informasi yang bermartabat, berkualitas, yang meningkatkan kualitas kita semuanya. Itu kan lebih bagus," jelasnya.

Masyarakat juga disarankan untuk menjaga ucapannya di jagat dunia maya. Sebaiknya pengguna media sosial lebih bijak menyebarkan informasi yang berkualitas ketimbang kabar-kabar bohong.

"Rekan-rekan medsos juga penting untuk lakukan kontrol di diri mereka. Kalau ada yang share berita bohong, hoax, bahasa kebun binatang, toilet, ya mereka harus melakukan sensor itu sendiri. Kita mestinya lebih unggul dari negara yang lain karena tidak utamakan fitnah, bohong, tapi berita yang hadirkan kinerja yang lebih baik, kualitas yang lebih unggul," pungkas Hidayat.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Jokowi Ingatkan Masyarakat Waspadai Berita Hoaks di Tengah Era Digital, ini Caranya
VIDEO: Jokowi Ingatkan Masyarakat Waspadai Berita Hoaks di Tengah Era Digital, ini Caranya

Presiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.

Baca Selengkapnya
Fatia dan Haris Divonis Bebas, Kontras: Ini Pesan agar Kita Harus Terus Mengkritik
Fatia dan Haris Divonis Bebas, Kontras: Ini Pesan agar Kita Harus Terus Mengkritik

KontraS angkat bicara terkait putusan bebas terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Selengkapnya
Henri Subiakto Nilai Penangkapan Palti Hutabarat Keliru, Karena Salah Menerapkan Pasal UU ITE
Henri Subiakto Nilai Penangkapan Palti Hutabarat Keliru, Karena Salah Menerapkan Pasal UU ITE

"Pengkapan Palti Hutabarat memakai pasal tersebut jelas keliru. Saya harus mengoreksi kesalahan polisi ini," kata Henri

Baca Selengkapnya
NasDem Kritik Pedas Rocky Gerung Dipolisikan: Demokrasi Tak Sehat Menjurus Otoriter
NasDem Kritik Pedas Rocky Gerung Dipolisikan: Demokrasi Tak Sehat Menjurus Otoriter

Taufik mendorong hukum jangan digunakan untuk menutup ruang demokrasi. Harus dibiasakan dalam negara demokrasi dengan kritik bahkan kecaman.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Banyak Percaya Hoaks Seputar Pemilu, Menkominfo: Jangan Ikut Menyebarkan
Masyarakat Banyak Percaya Hoaks Seputar Pemilu, Menkominfo: Jangan Ikut Menyebarkan

Mengajak masyarakat khususnya para pemilih pemula untuk tidak mudah percaya dengan informasi hoaks

Baca Selengkapnya
Jadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran
Jadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran

Masyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Berita yang Baik Bukan Asal Viral dan Sensasional
Jokowi: Berita yang Baik Bukan Asal Viral dan Sensasional

Jokowi meminta kode etik jurnalistik terus dipegang teguh.

Baca Selengkapnya
Anies: Pemerintah Kalau Buat Kebijakan Harus Gunakan Akal Sehat
Anies: Pemerintah Kalau Buat Kebijakan Harus Gunakan Akal Sehat

Selain itu, kebijakan juga harus sesuai data dan fakta.

Baca Selengkapnya
Menko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan
Menko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan

Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.

Baca Selengkapnya
Jenderal Polisi Ingatkan Bahaya Sebar Hoaks Pemilu: Hidup Sudah Susah, Fitnah Orang Ditangkap Polisi
Jenderal Polisi Ingatkan Bahaya Sebar Hoaks Pemilu: Hidup Sudah Susah, Fitnah Orang Ditangkap Polisi

Dia ingatkan, agar menghindari fitnah demi mendukung capres tertentu

Baca Selengkapnya
Mafindo: Hoaks Politik Paling Banyak di TikTok
Mafindo: Hoaks Politik Paling Banyak di TikTok

Pegiat Mafindo Niken Setyawati berharap berita palsu dapat diminimalisasi mengingat calon-calon peserta pilkada kali ini jauh dari kontroversi.

Baca Selengkapnya
Menkominfo soal Warga Takut Dikriminalisasi di Revisi UU ITE: Takut sama Bayangan Sendiri
Menkominfo soal Warga Takut Dikriminalisasi di Revisi UU ITE: Takut sama Bayangan Sendiri

Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.

Baca Selengkapnya