Hidayat sebut korban gempa NTB belum dapat Rp 50 juta yang dijanjikan Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menanggapi acara pertemuan tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Nusa Dua Bali yang memakan biaya penyelenggaraan sebesar Rp 830 miliar. Dia menyayangkan pemerintahan Jokowi belum menyelesaikan persoalan para korban gempa bumi di Lombok, NTB.
Dia bahkan menyebut janji Jokowi memberikan sejumlah uang kepada para korban yang rumahnya hancur belum terbukti hingga saat ini.
"Ya itu jadi kontras ketika disandingkan dengan peristiwa di pulau sebelahnya (Bali), Lombok, kalau yang untuk nilai Rp 50 juta enggak dilaksanakan. Ini untuk akumulasi Rp 855 miliar digelontorkan. Sampai hari ini janji Pak Jokowi pada rakyat secara terbuka itu tidak terurus," kata Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (8/10).
-
Siapa yang menjadi juru bicara Indonesia di PBB? Untuk memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi, Presiden Soekarno meminta LN Palar untuk menjadi juru bicara Indonesia di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
-
Siapa yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan? Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi lebih dulu datang di istana Kepresidenan. Budi ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan bersama Satya.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Dimana pertemuan antara GIPI Bali dan Pj Gubernur? Pertemuan yang berlangsung di Ruang Adi Sabha Kantor Gubernur Bali itu juga membahas mekanisme pungutan wisatawan mancanegara (wisman) yang mulai diberlakukan 14 Februari 2024.
-
Apa tujuan pertemuan PDIP di Bali? 'Hari ini Ibu Megawati akan memimpin langsung konsolidasi PDIP di Bali, di mana seluruh kader partai dihadirkan untuk mengompakkan suatu semangat juang dan kita lihat Bali ini militansinya sangat tinggi.'
Wahid mengungkapkan warga yang menjadi korban telah diberikan buku transfer untuk nantinya uang yang dijanjikan Jokowi bisa langsung dikirim ke masing-masing korban. Namun sampai hari ini menurutnya Jokowi belum menunaikan janjinya itu.
"Mereka sudah diberikan buku tabungan untuk ditransfer, sampai hari ini warga masih belum mendapatkan janji itu. Kata pak Jokowi setiap rumah yang rusak bakal dikasih Rp 10 hingga Rp 50 juta," ungkap Wahid.
"Bahkan Wakil Gubernur NTB secara terbuka menyampaikan agar pemerintah segera melaksanakan janji-janjinya. Di NTB koran-koran besar di sana headlinenya menegaskan bahwa janji pemerintah itu seolah-olah tidak ada buktinya," tegasnya.
Menurutnya korban gempa harusnya menjadi prioritas pemerintah karena sesuai dengan pembukaan UUD untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
"Jadi menurut saya permasalahannya bukan sekadar ini mahal atau tidak mahal, harusnya pemerintah betul-betul melaksanakan perintah UUD yang menegaskan bahwa negara harus melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Saat ini yang paling butuh adalah korban gempa," ujarnya.
Dia berharap pemerintah bisa menyalurkan dana untuk korban gempa di Sulawesi Tengah dan NTB tak kurang dari yang dihabiskan untuk acara pertemuan IMF-World Bank Group di Bali.
"Kalau memang ini enggak bisa dicegah karena hari ini dibuka, ya mudah-mudahan dari pertemuan IMF ini pemerintah bisa memastikan kalau negara peserta konferensi IMF dan World Bank di Bali memberikan sumbangan atau hibah ke korban gempa di Palu dan NTB, nilainya tidak kurang dari Rp 855 miliar," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menjawab kritikan sejumlah kalangan mengenai penyelenggaraan Annual Meeting atau Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF)World Bank Group (WBG) di Bali, 8-14 Oktober ini.
"Annual Meeting sebesar itu 15.000 (orang) yang datang jadi rebutan semua negara, karena meeting seperti itu pasti memiliki dampak, paling tidak memberikan citra yang baik terhadap negara yang dipakai untuk pertemuan itu," kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Sumatera Utara (USU), Medang, Sumut, Senin (8/10) pagi.
Mengenai anggaran yang disebut sejumlah kalangan sebagai cukup besar, Presiden Jokowi mengatakan, bahwa anggaran tersebut dipakai untuk memperluas appron di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, dipakai untuk membuat terowongan, persimpangan yang ada di Bali sehingga tidak macet.
"Artinya, itu juga akan kita gunakan terus, terowongan dan appron untuk parkir bandara akan kita gunakan terus bukan sesuatu yang hilang," ujar Presiden seperti dikutip dari laman Setkab.
Meskipun dihadiri oleh lebih dari 15.000 peserta, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa mereka itu membiayai dirinya sendiri. "Hotel bayar sendiri, makan bayar sendiri," ucapnya.
Presiden Jokowi justru berharap Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group itu akan memperkuat promosi kita, promosi kita untuk tempat wisata yang ada di Indonesia.
"Saya kira tujuannya ke sana, kata Presiden Jokowi seraya menambahkan, seperti pertemuan-pertemuan besar yang lain, penyelenggaraan Annual Meeting IMF-World Bank Group ini jadi rebutan semua negara".
Reporter magang: Jayanti
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyampaikan duka cita atas musibah longsor yang terjadi di Provinsi Enga, Papua Nugini
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaAHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaAdik Wiji Thukul mengaku kecewa dengan masa kepemimpinan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi juga akan menghadiri presidensi event terkait transformasi food system, KTT G-77, serta melakukan beberapa pertemuan bilateral.
Baca SelengkapnyaSelain korban meninggal, 20 orang lainnya masih hilang dan dalam proses pencarian.
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan itu, Jokowi sempat menanyakan terkiat masalah PKB dan PBNU.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut negara memberikan anggaran pencarian itu batasnya enam hari, setelah itu ditanggung BNPB.
Baca SelengkapnyaAktivis Aksi Kamisan ke-836 menyoroti tidak terealisasinya janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM selama 10 tahun berkuasa.
Baca SelengkapnyaIndonesia tengah menanti pencairan dana JETP senilai USD 20 miliar untuk mendorong program transisi energi.
Baca SelengkapnyaKorban jiwa yang meninggal dunia akibat bencana tersebut tercatat menjadi 50 orang, 27 orang hilang, 37 orang luka-luka.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani berharap dalam forum REDD+ ini bisa menjadi wadah untuk saling bertukar wawasan dan pengalaman antar pimpinan dan pejabat.
Baca Selengkapnya