Hikmahanto Usul Bentuk TPF Terkait Dugaan Diplomat Nigeria Dianiaya Petugas Imigrasi
Merdeka.com - Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menyarankan pembentukan tim pencari fakta (TPF) untuk mencari petunjuk atas keributan diplomat Nigeria dengan petugas imigrasi pada 7 Agustus lalu.
Hikmahanto mengatakan sebaiknya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengusulkan pembentukan tim bersama dua negara kepada Kemlu Nigeria untuk mencari fakta dari insiden tersebut agar tidak mengundang kemarahan publik di negara itu.
Tim pencari fakta itu, lanjut dia, akan mendalami apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ada tindakan-tindakan dari masing-masing pihak yang tidak sesuai.
-
Kenapa Kemenhub bentuk tim investigasi? Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi internal, usai penganiayaan yang dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
-
Kenapa Kemnaker ajak 3 lembaga internasional? 'Kami sangat berharap dengan kegiatan ini kami dapat memperkuat hubungan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, dengan organisasi internasional seperti JICA, KOICA, dan ILO untuk bersama-sama bersinergi memperkuat kemampuan ketenagakerjaan dan memperbaiki sistem ketenagakerjaan di Indonesia,' kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, Senin (13/5).
-
Siapa yang ngajak kolaborasi sama Kemenkeu? Ditambahkan Founder Jagoan Banyuwangi, Dias Satria, kolaborasi bersama Kemenkeu ini akan dimulai pada Jagoan Banyuwangi edisi ke-empat, yang akan dimulai bulan Juni 2024.
-
Siapa yang meminta Polda Jatim untuk melakukan investigasi? Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mendorong Polda Jatim untuk segera melakukan investigasi karena dikhawatirkan Briptu FN mengalami depresi pasca persalinan alias baby blues.
"Hasil dari Tim Pencari Fakta harus diumumkan secara transparan sehingga dapat meredam kemarahan di tingkat publik, khususnya di Nigeria," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/8).
Bila tim pencari fakta menemukan ada yang bersalah tentu masing-masing negara perlu mengambil tindakan, kata dia.
"Tindakan tegas terhadap siapapun yang bersalah karena Nigeria maupun Indonesia tidak perlu memfasilitasi petualang-petualang yang menggunakan baju negara untuk merusak hubungan kedua negara," kata dia.
Menyusul keributan tersebut, kata dia, pemerintah Nigeria telah menarik duta besarnya dari Jakarta.
Sementara itu, Kemlu RI telah menyampaikan kronologi atas insiden tersebut untuk memberi konteks atas video yang viral di masyarakat.
Video ini telah sampai di media dan publik Nigeria dan memicu kemarahan terhadap Indonesia.
"Bila ketegangan ini tidak ditangani dengan baik tentu dapat merusak hubungan kedua negara, baik diplomatik, komersial maupun sosial budaya," ujar Hikmahanto.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laporkan ‘Tragedi Boyolali’ ke Komnas HAM, TPN Ganjar Mahfud Tuntut Bentuk Tim Independen
Baca SelengkapnyaAmnesty mengecam perlakuan tidak manusiawi diduga dilakukan prajurit TNI terhadap warga Papua tersebut.
Baca SelengkapnyaDeputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendapat intimidasi saat rapat internal partai di Palu.
Baca SelengkapnyaAri menjelaskan baik dari kubu 01 dan 03, sama-sama menemukan fakta.
Baca SelengkapnyaArteria Dahlan meminta Dirjen Imigrasi Kemenkumham melakukan perlawanan terhadap Kejaksaan.
Baca SelengkapnyaTerkait dugaan keterlibatan anggota TNI, KSP juga belum bisa berkomentar lebih jauh.
Baca SelengkapnyaKomjen Fadil mengkonfirmasi ada enam laporan yang masuk
Baca SelengkapnyaKubu Ganjar-Mahfud sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi terkait hal ini.
Baca SelengkapnyaMahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto merasa pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan banyak tekanan dari aparat negara
Baca SelengkapnyaTodung pun merujuk Undang-undang Nomor 39/1999 Pasal 9 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai.
Baca SelengkapnyaKomjen Fadil, dalam rapat, menanggapi soal kabar hoaks yang disampaikan oleh Aiman Witjaksono.
Baca Selengkapnya