Hindari amplop buat penghulu, DPR tambah anggaran Kemenag
Merdeka.com - Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) membahas soal uang amplop bagi penghulu nikah. Untuk masalah uang transport para penghulu, hal itu sepakat untuk dibicarakan kembali dengan pihak terkait seperti Kementerian Keuangan.
Seperti disampaikan Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah. Dia mengatakan komisi telah sepakat untuk menganggarkan uang transport bagi para penghulu. Hal ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara yang menaungi PNS.
"Melakukan koordinasi mengenai pengalokasian anggaran yang dilakukan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Bappenas," kata Ida di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/12).
-
Siapa yang menentukan mas kawin? 'Pungkasnya, aku bingung harus memberikan maskawin apa karena Aal (Aaliyah) tidak mengajukan permintaan apa pun. Akhirnya, aku memutuskan untuk membuat sesuatu yang bisa mengingatkan kami tentang tanggal hari ini, yaitu 26.072.024.'
-
Siapa yang menikah di hajatan? Pemilik rumah itu adalah Bapak Sunar, saat itu dia sedang menikahkan putranya bernama Mas Irfan dengan jodohnya dari desa sebelah.
-
Siapa yang menikah dalam konteks ini? Nagita Slavina Lepas Hijab di Pernikahan Livia Junita, Karyawan Rans, Sementara Rayyanza Penuhi Janji Kasih Kado 'Rumah'
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Siapa yang akan menanggung biaya pernikahan Al, El, dan Dul? Maia menyatakan bahwa dukungan dari Ahmad Dhani sangat berarti, dan mantan suaminya itu yang seharusnya menanggung biaya pernikahan tersebut.
-
Siapa yang terlibat dalam pernikahan ini? Dalam acara sakral yang digelar di Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara itu terlihat pengantin pria bernama Mirza Robert MN Pitt mendatangi rumah mempelai perempuan didampingi sang ibu.
Untuk masalah hukumnya, Komisi VIII DPR meminta Kemenag untuk melakukan koordinasi meminta pandangan dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian dan KPK. Hal itu untuk merumuskan peraturan pemerintah berkaitan dengan batasan gratifikasi bagi penyelenggara negara termasuk PNS.
"Kementerian Agama mengusulkan kepada KPK untuk menetapkan batasan gratifikasi pelayanan nikah di luar kantor," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku kesulitan menyatukan hukum yang diatur berdasarkan Undang-Undang dengan hukum agama. Khususnya soal pasal gratifikasi amplop bagi para penghulu nikah.
"Hukum Agama dihadapkan dengan hukum positif. Tradisi dengan hukum. Budaya masyarakat dihadapkan dengan hukum ini rada susah," kata Surya.
Menurut dia, pemberian atas kerja penghulu dalam pencatatan nikah berdasarkan keikhlasan dan bukan termasuk gratifikasi. Dia mencontohkan, di kampung halamannya, guru ngaji juga sering mendapatkan bingkisan, terutama saat menjelang hari raya.
"Seperti guru ngaji, di kampung saya, kalau malam takbiran, muridnya ngirimin semur, opor ayam, ketupat, dodol, seperti itu. Kalau di kota, mungkin dalam bentuk parsel. Itu masuk tidak dalam gratifikasi? Jadi tradisi dengan hukum menghadapkannya seperti apa?" (mdk/mtf)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaSebanyak 15 anggota DPRD Palembang terancam dipidanakan
Baca SelengkapnyaKemenag dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menandatangani suatu MOU soal kuota haji.
Baca SelengkapnyaBertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPansus hak angket haji 2024 diisi 30 orang anggota DPR.
Baca SelengkapnyaTemuan ini membuat Prabowo akan melakukan efisiensi anggaran.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo mengingatkan agar para pejabat, khususnya menteri dan kepala daerah, tidak melakukan mark up anggaran
Baca SelengkapnyaPermintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaMenurut AHY, jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding usulan tambahan anggaran dari Menko lain.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VIII DPR RI Achmad mengusulkan pemerintah menurunkan komponen biaya haji ini agar BPIH bisa di bawah Rp90 juta.
Baca SelengkapnyaJika kementerian kabinet Prabowo bertambah menjadi 44 maka jumlah komisi di DPR akan bertambah dari 11 menjadi 13 komisi.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca Selengkapnya