Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hindari amplop buat penghulu, DPR tambah anggaran Kemenag

Hindari amplop buat penghulu, DPR tambah anggaran Kemenag ilustrasi amplop. © pearsonsprogress.com

Merdeka.com - Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) membahas soal uang amplop bagi penghulu nikah. Untuk masalah uang transport para penghulu, hal itu sepakat untuk dibicarakan kembali dengan pihak terkait seperti Kementerian Keuangan.

Seperti disampaikan Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah. Dia mengatakan komisi telah sepakat untuk menganggarkan uang transport bagi para penghulu. Hal ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara yang menaungi PNS.

"Melakukan koordinasi mengenai pengalokasian anggaran yang dilakukan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Bappenas," kata Ida di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/12).

Untuk masalah hukumnya, Komisi VIII DPR meminta Kemenag untuk melakukan koordinasi meminta pandangan dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian dan KPK. Hal itu untuk merumuskan peraturan pemerintah berkaitan dengan batasan gratifikasi bagi penyelenggara negara termasuk PNS.

"Kementerian Agama mengusulkan kepada KPK untuk menetapkan batasan gratifikasi pelayanan nikah di luar kantor," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku kesulitan menyatukan hukum yang diatur berdasarkan Undang-Undang dengan hukum agama. Khususnya soal pasal gratifikasi amplop bagi para penghulu nikah.

"Hukum Agama dihadapkan dengan hukum positif. Tradisi dengan hukum. Budaya masyarakat dihadapkan dengan hukum ini rada susah," kata Surya.

Menurut dia, pemberian atas kerja penghulu dalam pencatatan nikah berdasarkan keikhlasan dan bukan termasuk gratifikasi. Dia mencontohkan, di kampung halamannya, guru ngaji juga sering mendapatkan bingkisan, terutama saat menjelang hari raya.

"Seperti guru ngaji, di kampung saya, kalau malam takbiran, muridnya ngirimin semur, opor ayam, ketupat, dodol, seperti itu. Kalau di kota, mungkin dalam bentuk parsel. Itu masuk tidak dalam gratifikasi? Jadi tradisi dengan hukum menghadapkannya seperti apa?" (mdk/mtf)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenag 2025 Rp79 Triliun di Tengah Polemik Penyelenggaraan Haji
DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenag 2025 Rp79 Triliun di Tengah Polemik Penyelenggaraan Haji

Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Keterlaluan, 15 Anggota DPRD Palembang Kompak Belum Kembalikan Lebihan Uang Transpor
Keterlaluan, 15 Anggota DPRD Palembang Kompak Belum Kembalikan Lebihan Uang Transpor

Sebanyak 15 anggota DPRD Palembang terancam dipidanakan

Baca Selengkapnya
Komisi VIII Ingatkan Dirjen PHU soal Kuota Tambahan Haji: Jangan Sampai Dipanggil KPK dan Kejagung
Komisi VIII Ingatkan Dirjen PHU soal Kuota Tambahan Haji: Jangan Sampai Dipanggil KPK dan Kejagung

Kemenag dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menandatangani suatu MOU soal kuota haji.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Wacana Penambahan Komisi di DPR Sedang Dimatangkan
Puan Sebut Wacana Penambahan Komisi di DPR Sedang Dimatangkan

Bertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Sederet Alasan DPR Bentuk Pansus Angket Haji 2024
Sederet Alasan DPR Bentuk Pansus Angket Haji 2024

Pansus hak angket haji 2024 diisi 30 orang anggota DPR.

Baca Selengkapnya
Belanja Alat Tulis Kementerian Tembus Rp44 Triliun, Prabowo akan Efisiensi Anggaran
Belanja Alat Tulis Kementerian Tembus Rp44 Triliun, Prabowo akan Efisiensi Anggaran

Temuan ini membuat Prabowo akan melakukan efisiensi anggaran.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Prabowo Emosi Depan Menteri Hingga Jenderal, Budaya Mark Up Curi Uang Rakyat
VIDEO: Prabowo Emosi Depan Menteri Hingga Jenderal, Budaya Mark Up Curi Uang Rakyat

Presiden Prabowo mengingatkan agar para pejabat, khususnya menteri dan kepala daerah, tidak melakukan mark up anggaran

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran
Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran

Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Baca Selengkapnya
AHY Minta Tambahan Anggaran Rp273,1 Miliar, Ini Alasannya
AHY Minta Tambahan Anggaran Rp273,1 Miliar, Ini Alasannya

Menurut AHY, jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding usulan tambahan anggaran dari Menko lain.

Baca Selengkapnya
DPR Usul Komponen Biaya Haji 2025 Ini Bisa Ditekan agar BPIH di Bawah Rp90 Juta
DPR Usul Komponen Biaya Haji 2025 Ini Bisa Ditekan agar BPIH di Bawah Rp90 Juta

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mengusulkan pemerintah menurunkan komponen biaya haji ini agar BPIH bisa di bawah Rp90 juta.

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Mau Bentuk 44 Kementerian Baru, Anggaran DPR Naik Rp7 Miliar per Tahun
Prabowo-Gibran Mau Bentuk 44 Kementerian Baru, Anggaran DPR Naik Rp7 Miliar per Tahun

Jika kementerian kabinet Prabowo bertambah menjadi 44 maka jumlah komisi di DPR akan bertambah dari 11 menjadi 13 komisi.

Baca Selengkapnya
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen

Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.

Baca Selengkapnya