Hindari fitnah, Menag minta PPATK buka dana haji mencurigakan
Merdeka.com - Menteri Agama Suryadharma Ali akhirnya angkat bicara terkait dugaan transaksi mencurigakan pengelolaan dana haji temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). SDA meminta PPATK untuk membeberkan dan mengungkap seterang-terangnya dana haji yang dianggap mencurigakan.
"PPATK silakan membuka temuannya bila memang ada rekening mencurigakan. Bahkan bila perlu, PPATK memprosesnya dan menjelaskan ke publik agar tidak menjadi fitnah," ujar SDA usai membuka Mukernas PPP di Bandung, Jumat (7/2).
Ketua Umum PPP itu menegaskan, Kementerian Agama tidak sekali atau dua kali dituding melakukan penyelewengan anggaran, tak terkecuali pengelolaan dana haji.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Kenapa kantor PT Hutama Karya digeledah? Penyidik mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
Lebih lanjut, SDA mempersilakan penegak hukum untuk mengusut terjadi atau tidaknya penyelewengan pengelolaan dana haji.
"Adapun statement PPATK ada transaksi mencurigakan dari tahun 2004-2013 sebesar Rp 230 M. Saya kira dibuka saja, supaya tidak menimbulkan teka-teki, supaya tidak terdegradasi kepercayaan masyarakat kepada Menag," jelas SDA.
"Saya mohon penegak hukum untuk segera mengungkap semua ini. Demikian juga pada PPATK untuk segera menjelaskan kalau ada transaksi mencurigakan," lanjutnya.
Suryadharma mengaku, sampai saat ini dirinya belum mengetahui apa yang dimaksud dengan penyimpangan terkait dengan penggunaan dana haji. Dia juga membantah bahwa dana haji digunakan tidak pada tempatnya.
"Sebab pengelolaan penggunaan keuangan yang dilakukan oleh Kemenag, sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, pembenahan pengelolaan keuangan haji juga sudah dilakukan," tandasnya. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan Panji Gumilang memiliki 289 rekening mencurigakan. Untuk mengusutnya, penyidik Bareskrim akan berkoordinasi dengan PPATK.
Baca SelengkapnyaTemuan PPATK harus didalami karena disebut mengalir ke bendahara partai politik.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaRatusan rekening milik Panji tersebut menggunakan enam identitas yang berbeda.
Baca SelengkapnyaMahfud memastikan akan mengikuti perkembangan dugaan kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaDana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHasil penyelidikan Polri menguatkan bukti dugaan keterlibatan kasus korupsi Panji Gumilang.
Baca SelengkapnyaPPATK ungkap danya temuan transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya"Hal-hal seperti itu harus ditindaklanjuti, tidak boleh dibiarkan," kata Cak Imin
Baca SelengkapnyaJazilul meminta PPATK untuk berkomitmen mengusut dugaan ini dengan tuntas.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya telah menerima surat dari PPATK terkait transaksi janggal pada masa kampanye.
Baca Selengkapnya