Hindari Konflik, Pemkot Tanjungbalai Pilih Bagikan Bansos Sejak Awal Pandemi Covid-19
Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai telah memperhitungkan dampak ekonomi di masyarakat akibat pandemi Covid-19. Oleh karenanya, untuk meringankan beban warga dan menghindari konflik, mereka telah memberikan bantuan sosial (bansos) sejak pandemi Covid-19.
Wali Kota Tanjungbalai, H.M. Syahrial mengakui, wilayahnya merupakan kawasan rawan konflik. Hal itu berkaca pada krisis ekonomi tahun 1998 dan kesenjangan sosial yang terjadi tahun 2016. Untuk itu, menghindari adanya gerakan massa ketika ekonomi sulit, pihaknya pun langsung berinisiatif memberikan bansos untuk warganya.
"Kita sudah mulai lebih dulu terhadap bantuan sosial. Daerah ini rawan konflik karena tahun 1998 ketika krisis moneter ada demo hingga penjarahan, lalu tahun 2016 ada pembakaran vihara karena kesenjangan sosial ekonomi. Makanya, kita dari Muspida bergerak cepat agar masyarakat tidak berpikir negatif akibat pandemi Covid-19 ini," kata Syahrial saat berbincang dengan merdeka.com.
-
Kenapa Kaltim dianggap rawan keributan dalam Pemilu 2024? Berdasarkan data yang diperoleh, Bawaslu RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu yang memperlihatkan lima wilayah yang berpotensi memiliki tingkat kerawanan tinggi menjelang pemilu serentak 2024. Wilayah-wilayah tersebut antara lain DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
-
Kenapa Wali Kota Tarakan memberikan bantuan? Wali Kota juga mencatat pentingnya pemanfaatan lahan terbatas, dengan mendorong penduduk untuk mengolah halaman rumah mereka sendiri untuk bercocok tanam, termasuk hortikultura, guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.
-
Di mana Pilkada 2024 paling rawan konflik di DIY? 'Berdasarkan data itu, dari seluruh kabupaten/kota yang ada di DIY, memang Kabupaten Sleman yang paling tinggi. Bahkan Sleman menjadi kabupaten yang menduduki peringkat kerawanan nomor 25 di tingkat nasional,' kata Umi dikutip dari ANTARA pada Kamis (18/7)
-
Mengapa Wali Kota Tarakan menekankan pengelolaan sampah? Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan beberapa poin penting terkait pengelolaan sampah demi kenyamanan dan keindahan kota Tarakan melalui program TPS3R.
-
Mengapa Wali Kota Tarakan mendukung CFD? Wali Kota Tarakan Khairul ikut meramaikan Car Free Day (CFD), Minggu (24/9). Wali Kota beserta warga Tarakan berkesempatan untuk menikmati jalanan yang ditutup untuk kendaraan selama beberapa jam, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berjalan kaki, bersepeda, atau berolahraga. Ini adalah langkah positif dalam mendukung mobilitas berkelanjutan dan pengurangan polusi udara di Kota Tarakan.
-
Kenapa Pilkada DIY rawan konflik? Di beberapa daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) rawan terjadi konflik, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dia menceritakan, sempat mendapat laporan bahwa beberapa oknum masyarakat mulai memprovokasi untuk melakukan gejolak. Hal itu didasari karena adanya masyarakat yang perekonomiannya lumpuh akibat pandemi Covid-19.
"Karena ada beberapa laporan dari intelijen sudah ada yang bakar-bakar yang dilakukan beberapa pihak. Itu karena 'digoreng' orang yang mau buat ricuh. Akhirnya kita menduluankan program itu dn akhirnya semua terakomodit sehingga tidak ada gejolak," terangnya.
Syahrial mengakui, pandemi Covid-19 membuat roda perekonomian lumpuh. Namun begitu, dirinya meminta masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Memang kalau soal ini biar normal harus bergandengan tangan. Bagi masyarakat, pemerintah biar Covid-19 segera selesai dan usai di Indonesia atau Sumatera Utara dan Tanjungbalai. Kalau kita bs bergandengan tangan mudah-mudahan cepat selesai. Lalu kita pikirkan dampak ini."
"Kalau ini cepat normal tentu ekonomi cepat utuh. Tapi, bagi masyarakat terdampak ekonomi anggap ini suatu iktibar karena bukan persoalan diri sendiri karena sudah mendunia. Saya beraharap masyarakat Tanjungbalai agar bisa menahan diri dalam bertindak untuk pemulihan ekonomi. Biar dulu kita lakukan kajian, setelah dapat lalu kita pulihkan ekonomi," tuntasnya. (mdk/hrs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca SelengkapnyaBanjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi hampir di seluruh Provinsi Riau.
Baca SelengkapnyaJika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.
Baca SelengkapnyaPihak yang mencoba memainkan bansos untuk Pilkada maka akan ada sanksi pidana.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaListyo meminta jajarannya mengoptimalkan preventif strike agar pelaku teror bisa ditangkap sebelum melancarkan aksinya.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis
Baca SelengkapnyaDewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaPembagian bansos jelang pencoblosan Pilpres 2024 menuai polemik. Bagi-bagi bansos dianggap sebagai cara untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDalam kunjungan tersebut, Isa memberikan bantuan sosial berupa paket sembako sebagai bentuk kepedulian.
Baca SelengkapnyaKegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Polri khususnya Polres Rohil dan Bhayangkari untuk membantu meringankan beban warga
Baca SelengkapnyaKapolda Metro Jaya mengatakan, seluruh personel diharapkan siap melaksanakan tugas yang telah diberikan.
Baca Selengkapnya