Hindari macet parah tahun depan, Ganjar bentuk Tim Mudik 2017

Merdeka.com - Macet parah saat arus mudik tahun ini ditudingkan akibat pelayanan di Jawa Tengah yang kurang baik. Agar kejadian serupa tidak terulang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membentuk Panitia atau Tim Mudik Tahun 2017.

Tim Mudik tersebut dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Jawa Tengah Satriyo Hidayat. Gubernur Ganjar menyampaikan pembentukan Panitia Mudik 2017 dilakukan sejak sekarang agar dapat melakukan persiapan dan perbaikan dalam waktu yang lebih panjang.

"Khususnya dalam mengantisipasi kemacetan lalu lintas yang pada tahun ini terhitung parah. Panitia tersebut beranggotakan seluruh Forkopimda provinsi maupun kabupaten/ kota, dan SKPD terkait," tegas Ganjar Pranowo, saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Mudik Lebaran 2016, di Ruang Rapat Gedung A Lantai II Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (13/7).

Berdasarkan hasil evaluasi kali ini, Ganjar mengungkapkan, akan ada masukan-masukan terkait evaluasi pada proses pelayanan mudik beberapa waktu lalu. Dengan dibentuknya panitia sejak sekarang, diharapkan bisa dan masih cukup waktu untuk melakukan perbaikan bagi pelayanan mudik untuk tahun 2017 mendatang.

"Termasuk dalam pendanaan, di mana masih ada kesempatan pada penyusunan APBD Perubahan 2016 dan APBD 2017, kegiatan apa yang bisa dijadikan prioritas," terang politisi PDIP ini.

Ganjar menunjuk contoh, masih dibutuhkannya jalan-jalan 'tikus' atau jalur alternatif di wilayah kabupaten/kota yang perlintasan pemudik, baik jalan kabupaten/kota maupun jalan desa, khususnya di wilayah pantai utara (pantura).

Begitu pula jika diperlukan fly over atau rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kemacetan akibat perlintasan kereta api. Untuk itu Ganjar meminta agar pemerintah kabupaten/kota melakukan pendataan permasalahan yang dihadapi dan penanganannya.

"Mulai dari jalan, jembatan, perlintasan kereta api, dan sebagainya. Kabupaten kota di tempat yang dilewati wajib memantau. Kalau perlu komandonya langsung gubernur. Artinya, ada masalah teknis dan politis. Persoalan politisnya kita yang pegang. Bupati atau wali kota tetap stand by," terangnya.

Ganjar mengungkapkan, kanal-kanal informasi yang dapat diakses masyarakat mesti disiapkan. Sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan maupun aduan secara langsung, melalui aplikasi tertentu, call center, SMS, media sosial, dan sebagainya.

"Dengan begitu dapat dilakukan upaya penanganan secepatnya. Tidak terkecuali jika ada laporan mengenai kehabisan makanan, minuman, susu bayi, keluhan sakit perut, dan sebagainya," tutur mantan anggota DPR RI dua periode ini.

Ganjar juga merencanakan dalam penanganan arus mudik dan balik tahun 2017 mendatang disediakan fasilitas seperti adanya pesawat heli untuk mengevakuasi pemudik yang dirasa membutuhkan penanganan secara cepat dan responsif. Seperti misalnya, adanya pemudik yang sakit yang terjebak dalam kondisi kemacetan panjang.

"Saya juga berharap ada dua helikopter yang standby, contohnya helikopter SAR, yang bisa digunakan untuk tindakan rescue. Misalnya ada yang sakit dan berada di tengah kemacetan dan membutuhkan evakuasi secepatnya, dapat diangkut menggunakan helikopter," pungkas Ganjar.