Eksponen HMI ancam demo besar, agendanya melengserkan Jokowi

Merdeka.com - Imbauan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan sejumlah ulama agar tidak ada lagi aksi demo terkait kasus dugaan penistaan agama, direspon berbeda oleh ormas yang mengatasnamakan Gerakan Eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Mereka justru secara lantang mengatakan bakal menggelar demo dengan massa lebih banyak dibanding 4 November. Ormas ini merupakan gabungan alumni HMI dan anggota yang masih aktif.

"Aksi 25 November rencananya akan mengerahkan massa yang lebih besar. Sasaran aksi kita tidak lagi di Istana namun ke MPR dan DPR," ujar salah satu Advokat HMI M Yusuf Sahide dalam diskusi bertajuk 'Kasus Ahok Sasar Jokowi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat (17/11).

Dia menegaskan, aksi ini juga akan melibatkan kader HMI aktif. "Setelah adik adik kami keluar (kader HMI yang ditangkap) hari ini, kami rencananya akan melakukan aksi yang sama pada tanggal 25 November. Tuntutan tetap sama yaitu menuntut keadilan atas penistaan agama," ujar Yusuf.

Pihaknya tidak akan membiarkan kasus ini berlalu begitu saja sekalipun Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah ditetapkan tersangka.

"Kita akan terus kawal, karna ini pertama kali seorang pemimpin melakukan penistaan agama. Ini akan kita desak terus untuk dituntaskan dan harus diselesaikan," kata Yusuf.

Mereka punya agenda lain, tidak hanya soal dugaan penistaan agama yang menyeret nama Ahok, tapi membidik Presiden Jokowi. Mereka menuntut Jokowi turun dari jabatannya sebagai orang nomor satu negeri ini.

Mereka beralasan Jokowi tidak lagi berpihak kepada rakyat. Indikatornya, saat aksi demo 4 November, Jokowi tidak menemui massa yang sudah menunggu sejak siang. Budayawan Betawi Ridwan Saidi mengatakan, apapun status hukum terhadap Ahok, gerakan ini sudah merencanakan menjatuhkan kepemimpinan Jokowi.

"Apakah Ahok tersangka atau tidak Jokowi harus jatuh," kata Ridwan.

Sebelumnya, Kapolri memberikan imbauan keras kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Apalagi, saat ini sejumlah pihak tengah menjadikan media sosial sebagai jalur menyebarkan isu-isu berbau provokatif.

"Cuma saya minta hati-hati sosial media. Kita sudah mengindikasi bahwa sosial media ada kelompok yang memiliki cyber troops atau cyber army. Kelompok yang memang sengaja mereka merencanakan dan menyetting agar masyarakat terprovokasi sedemikian rupa," tegas Kapolri.

Isu-isu tak jelas tersebut, lanjut Kapolri, membuat peluang untuk menghancurkan negara dan membuat masyarakat bingung.

"Jangan mau diadu domba dan terprovokasi. Kita semua sudah memilih iklim demokrasi seperti ini. Kita sudah bagus bergerak berjalan, pembangunan jalan dan ekonomi baik. Jangan sampai mundur. Mari kita bersikap lebih kritis," harapnya.

"Jangan mudah sekali lagi terpengaruh medsos. Yang mungkin di setting pihak tertentu. Kalau nggak akurat nggak usah dishare. Dan gunakan akal yang jernih melihat permasalahan ini," tuturnya.

Selain itu, Kapolri juga meminta masyarakat terus mengikuti proses hukum kasus Ahok yang saat ini tengah berjalan. Ia mengimbau sudah tak perlu lagi sejumlah massa turun ke jalan. Jika tetap demikian, maka sudah dapat dipastikan jika aksi tersebut bukan soal Ahok.

"Karena ini sudah masuk ranah hukum saya minta semua pihak konsisten. Kalau isunya memang masalah dugaan penistaan agama, maka gampang saja kita ikuti saja proses hukumnya. Jelas sekarang tersangka dan penyidikan nanti masuk tahap ke kejaksaan kawal, masuk tahap peradilan kawal, seluruh Indonesia akan melihat dan media akan melihat. Jadi kalau ada yang mau turun ke jalan lagi untuk apa?" tegas Kapolri.

"Kalau ada yang ngajak turun ke jalan lagi apalagi membuat keresahan dan keributan? Cuma satu saja jawabannya, agendanya bukan masalah Ahok. Agendanya adalah inkonstitusional, dan kita harus melawan itu karena negara ada langkah-langkah inkonstitusional. (Maksudnya) Tembakannya bukan ke pak Ahok," tegasnya.

Dalam hal ini, Kapolri enggan merinci apa dari maksud dari ucapannya. Namun, menurutnya, masyarakat sudah bisa memahaminya.

"Demonya ini kalian lihat sendiri. Kalau itu terjadi masyarakat bisa menilai sendiri. (Menggulingkan pemerintahan) Itu kata situ. Silakan nilai sendiri masyarakat. Karena masyarakat kita sekarang sudah pada pintar. Dan masyarakat yang tidak mudah dipengaruhi," pungkasnya. (mdk/noe)