Follow
HMI ditantang transparan pakai APBD Riau Rp 3 miliar untuk kongres
Merdeka.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bakal menggelar Kongres Nasional di Pekanbaru, Riau dalam beberapa hari ke depan. Namun anehnya, organisasi besar ini malah minta duit dari Pemprov Riau dengan modus bantuan sosial. DPRD Riau pun menyetujui Rp 3 miliar untuk para anggota HMI dan tamu undangan mereka itu.
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman kepada merdeka.com, Kamis (19/11) mengatakan, pengerukan duit dari APBD Riau sebesar Rp 3 miliar untuk kongres HMI itu tidak layak.
"Tidak wajar. Tidak layak kegiatan itu dibiayai uang APBD. Bukan hanya HMI, apapun organisasinya kalau itu untuk kepentingan kongres. Itu kan internal mereka. Apalagi ini acaranya gawe-an nasional," kata Usman.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan? Penyelidikan mengenai satu di antara faktor kebakaran hutan adalah membakar lahan secara langsung oleh pemilik perusahaan sawit dengan tujuan pembukaan lahan baru.
-
Mengapa kebakaran hutan menjadi isu penting? Kebakaran hutan menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari ketika musim kemarau datang, terutama di pulau Sumatra dan Kalimantan.Bahkan sampai menimbulkan bencana kabut asap yang bisa sampai ke negara lain. Dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan sudah tidak bisa dihitung lagi.
-
Siapa yang dikritik oleh petugas damkar? 'Terus juga istilah kata, pak jangan dengerin orang yang bisikin bapak. Kasihan pak, bapak elektabilitasnya menurun, pak, jadinya. Yang bisikin bapak jangan mau, pak. Istilahnya bapak di-seblokin,' lanjut Sandi petugas damkar.
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang paling dirugikan akibat kebakaran? Kerugian yang dialami pedagang itu ditaksir lebih dari Rp300 juta.
Usman sangat menyayangkan, acara yang hanya 6 hari itu harus menghabiskan biaya sampai Rp 3 miliar. Itu baru bersumber dari APBD, masih ada sumber sumber lain, yang bisa jadi dari APBN juga.
"Oke lah kalau ini sudah terlanjur dianggarkan. Sekarang berani tidak HMI atau Pemprov Riau yang telah menyetujui bantuan untuk kongres tadi secara terbuka mengumumkan ke publik terkait proposal mereka," tantang Usman.
Yang membuat luka masyarakat Riau, ternyata kucuran APBD Riau 2015 untuk Kongres HMI lebih besar dari biaya untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Bila untuk keperluan pencegahan bencana kabut asap itu hanya dialokasikan dana sebesar Rp 1,4 miliar, untuk kongres nasional HMI malah sebesar Rp 3 miliar.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat hari ini adalah rapat perdana Natalius Pigai usai resmi menjabat sebagai Menteri HAM.
Baca Selengkapnya
DPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca Selengkapnya
Airlangga mengaku kehadirannya dalam masalah ini karena menyangkut banyak hal dalam perekonomian.
Baca Selengkapnya
Natalius Pigai menyoroti anggaran Kementerian HAM yang hanya mendapatkan jatah Rp64 miliar.
Baca Selengkapnya
Pigai menjadi sorotan karena berharap anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp60 Miliar menjadi Rp20 Triliun.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mencecar tajam Jaksa Agung terkait aliran duit suap
Baca Selengkapnya
Karhutla terparah terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu Timur, Banyuasin, dan Musi Banyuasin.
Baca Selengkapnya
Benny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.
Baca Selengkapnya
Pemadaman karhutla juga menggunakan alat berat dan helikopter
Baca Selengkapnya
Pada permen LHK 7/2014 dibuat untuk mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perdata lingkungan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Baca Selengkapnya
Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca Selengkapnya