Hoaks Surat Suara, Akun Andi Arief, GHOSTHUNTER1745 dan Afrizalanoda Dipolisikan

Merdeka.com - Wasekjen Demokrat Andi Arief dilaporkan ke Polda DIY. Hal itu terkait kicauan Andi Arief melalui akun Twitter @AndiArief_ yang menulis soal 7 kontainer surat suara sudah tercoblos.

Pelaporan terhadap Andi Arief ini dilakukan oleh anggota Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Yogyakarta, Wahyudi Sapta Putra. Selain akun twitter milik Andi Arief, Wahyudi juga turut melaporkan dua akun Twitter lainnya yaitu @GHOSTHUNTER1745 dan @afrizalanoda.

Kedua akun itu disebut Wahyudi turut berkicau tentang surat suara yang telah dicoblos pada gambar pasangan capres dan cawapres Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

"Ada tiga akun twitter @AndiArief_, @GHOSTHUNTER1745 dan @afrizalanoda yang kami laporkam. Ketiga akun ini menurut saya sangat merugikan dari persoalan-persoalan yang ada di masyarakat sekarang soal kabar 7 kontainer berisi surat suara tercoblos di Tanjung Priok," ujar Wahyudi di Mapolda DIY, Jumat (4/1).

Wahyudi menuturkan pelaporan terhadap tiga akun twitter itu merupakan sebuah upaya agar tak ada lagi hoax yang diproduksi dan disebarluaskan sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat Indonesia utamanya di Yogyakarta. Wahyudi pun berharap agar pihak kepolisian segera mengusut dan memproses hukum ketiga akun tersebut.

"Dilaporkan menggunakan UU ITE. Kami berharap polisi agar segera mengusut apakah benar peristiwa seperti isi tiga akun twitter itu sehingga Pemilu setelah berakhir tidak jadi masalah lagi. Tidak jadi persoalan baru," urai Wahyudi.

Sementara itu Wakil Ketua DPD PDIP DIY, Eko Suwanto yang mendampingi Wahyudi pun angkat bicara. Menurutnya, hoax yang diproduksi dan disebarluaskan terkait pemilu bisa menciderai dan menodai penyelenggaraan pemilu.

Eko meyakini bahwa pemerintah lewat KPU dan Bawaslu bisa menyelenggarakan pemilu yang bergembira, bermartabat dan berbudaya. Eko juga menyatakan dukungannya kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas hoax tentang surat suara yang telah tercoblos itu.

"Kita memberikan dukungan penuh kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap sekaligus menangkap para pelakunya baik yang memproduksi maupun yang menyebarluaskan. Saya sarankan agar para pemilik akun itu menyerahkan diri ke kepolisian dan menjalani proses sesuai dengan hukum yang ada," tutup Ketua Komisi A DPRD DIY ini.