Hukuman Rommy Diringankan, Harapan Terakhir Ada di Tangan MA

Merdeka.com - Mantan Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy menghirup udara bebas setelah keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bebasnya Rommy seiring putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang mengurangi hukuman menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar melihat, putusan meringankan hukuman tersebut sebagai hak istimewa karena Romahurmuziy 'dekat' dengan pemerintah.

"Rommy (panggilan Romahurmuziy) termasuk orang-orang yang mendapatkan previlage," ujar Haris saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/4).

Menurut Haris, keringanan hukuman ini berbanding terbalik dengan upaya pemberantasan korupsi. Justru seolah tidak mensupport agenda-agenda pemberantasan korupsi dan cenderung melemahkan.

"Jadi sekarang lebih pantas kita berharap ke Mahkamah Agung (MA), karena putusan terakhir ada di sana," tambahnya.

KPK Ajukan Kasasi Ke MA

Diketahui, PT DKI Jakarta memotong hukuman Romi menjadi 1 tahun denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis PT DKI lebih rendah dari vonis Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yakni hukuman 2 tahun penjara denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan, pihaknya akan tetap mengajukan upaya hukum lanjutan. Menurut Ali, jaksa penuntut umum pada KPK telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) sejak 27 April 2020 kemarin.

"KPK memastikan telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung sejak 27 April 2020 lalu," ujar Ali saat dikonfirmasi, Rabu, (29/4) malam.

Kasasi dilayangkan tim penuntut umum lantaran menilai bahwa majelis hakim tingkat banding tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya. Menurut Ali, hal itu terlihat dalam pertimbangan majelis banding terkait penerimaan uang oleh Romi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Romi.

"Padahal jelas-jelas uang tersebut telah berpindah tangan dan beralih dalam penguasaan Terdakwa (Romi)," kata Ali.

Penuntut umum juga berpandangan bahwa majelis hakim tingkat banding tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya terkait hukuman tambahan kepada Romi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

"Selain itu, majelis hakim tingkat banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana kepada terdakwa (Romi) yang terlalu rendah," kata Ali.

Maka dari itu, Ali berharap MA dapat mempertimbangkan alasan tim penuntut umum KPK sesuai fakta hukum yang ada. MA juga diharapkan menimbang rasa keadilan masyarakat, terutama karena korupsi adalah kejahatan luar biasa.

"KPK menyadari masyarakat sangat memperhatikan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani, termasuk aspek rendahnya hukuman untuk terpidana korupsi," kata Ali.