HUT Bhayangkara ke-72, Jokowi minta Polri buang budaya korupsi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-72 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/7). Saat memberikan amanat, Jokowi meminta seluruh jajaran Polri untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama memantapkan soliditas internal dan profesionalisme.

"Pertama terus tingkatkan kinerja terutama memantapkan soliditas internal dan profesionalisme untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks," kata Jokowi.

Selain itu, Polri diminta melakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada terutama dalam penegakkan hukum. Jokowi menegaskan, penegakkan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta Polri membuang budaya koruptif, hindari tindakan berlebihan serta meningkatkan kepercayaan publik.

"Keempat kedepankan langkah-langkah pencegahan, lakukan tindakan humanis dalam menangani segala permasalahan sosial yang timbul," imbuh Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi meminta Polri meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dengan TNI serta semua elemen pemerintah, termasuk masyarakat dalam menjalankan tugas. Jokowi yakin dengan ikhtiar dalam melakukan perbaikan-perbaikan, peningkatan soliditas dan profesionalisme maka Polri akan menjadi institusi yang semakin dipercaya rakyat.

"Polri juga akan dipercaya rakyat dalam menjaga stabilitas Kantibmas dan penegakkan hukum serta sebagai pelindung, pengayom, pelayan masuarakat," ujar dia.

"Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan ridhonya kepada kita semuanya dalam menjalankan pengabdian terbaik kepada rakyat, bangsa dan negara. Dirgahayu Kepolisian RI ke-72 terus tegaklah menjadi Rastra Sewakottama abdi utama nusa dan bangsa. Selamat bertugas," tuntas Jokowi.

Hadir dalam acara ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan istri, Mufidah Kalla, Ibu Negara Iriana Jokowi, Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Selain itu, ada juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yambise, Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Eko Putro Sandjojo dan Menteri Sosial Idrus Marham.

Kemudian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Kepala Badan Inteligen Negara Jenderal Budi Gunawan, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua KPK Agus Raharjo, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie.