Follow
Ibas minta revisi UU Teroris tidak hilangkan materi UU yang lama
Merdeka.com - Ketua Fraksi Demokrat, Edhy Baskoro Yudhoyono sepakat UU teroris direvisi. Namun pria yang akrab disapa Ibas ini mengatakan, semangat revisi tidak boleh menghilangkan materi UU yang sudah ada.
"Kami siap bilamana untuk kepentingan bersama. Bila direvisi tidak mengurangi apa yang ada UU lama," kata Ibas di ruang Fraksi Demokrat, Gedung Nusantara I, Senayan, Rabu (20/1).
Di sisi lain, Presiden Jokowi masih mempertimbangkan adanya kemungkinan membuat UU baru tentang terorisme selain pilihan untuk mengadakan revisi. Menurut Ibas, membuat UU baru tentu memerlukan waktu yang lama dan seharusnya dibicarakan bersama antara Pemerintah dan anggota dewan.
-
Mengapa UU Pemilu terbaru diterbitkan? Penerbitan Undang-Undang baru ini sebagai langkah signifikan dalam reformasi sistem Pemilu di Indonesia.
-
Bagaimana proses pembuatan UU KIP? “Dulu ada tiga draf, draf dari DPR, draf dari LIN, draf dari masyarakat. Karena ini inisiatif oleh Baleg, UU inisiatif itu dulu sangat mahal, inilah kemenangan dari reformasi. apapun Undang-Undang yang bersangkutan demokratisasi kita akan dahulukan,“ katanya.
-
Kapan tuntutan dibacakan? Bayu Firlen tersangka kasus penyebaran video porno Rebecca Klopper dituntut 4 tahun penjara dan denda 1 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
-
Kenapa UMP 2025 dibahas? 'Kami memahami bahwa ada regulasi dan PP yang berlaku, tetapi kami juga menyadari kebutuhan para pekerja, sehingga kami akan mencari solusi agar regulasi dan pengelolaan dapat tetap dipatuhi, sekaligus memenuhi kebutuhan riil yang diperlukan,' ungkap Susi di Kemenko Perekonomian pada Kamis (3/10/2024).
-
Apa perubahan UU Pemilu terbaru? Salah satu perubahan yang tercantum pada Undang Undang Pemilu terbaru ini adalah Pasal 10A yang mengatur pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi-provinsi baru.
-
Bagaimana UU Pemilu terbaru diubah? Undang Undang Pemilu tersebut terbit pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi Undang Undang yang lebih adaptif.
"Buat UU baru perlu waktu lama. Jika Perppu itu urgent. Mestinya kita omong bersama," jelas dia.
Ketika ditanya apakah BIN kecolongan dalam peristiwa teror bom di Jalan MH Thamrin pekan lalu, putra kedua SBY ini sedikit mengakui adanya kelengahan BIN.
"Sebetulnya warning sudah diberitahu pada publik di tahun baru tapi tidak jadi. Kemudian terjadi di awal tahun. Ini terjadi karena kelengahan bukan tidak siap," tukas dia.
Dia mengatakan agar segenap elemen bangsa tak perlu menyalahkan satu sama lain dalam peristiwa ini.
"Ke depan antisipasi. Jangan cari kambing hitam. Salahkan teroris," tandas dia.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Proses pembahasan yang cepat juga berpeluang terjadi jika pemerintah tak keberatan dengan perubahan tersebut.
Baca Selengkapnya
Dalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan alas an Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk ke dalam RUU Prioritas 2025
Baca Selengkapnya
Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.
Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf Bicara Revisi UU Penyiaran: Yang Penting Kebebasan Pers Tidak Terkendala
Baca Selengkapnya
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca Selengkapnya
DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca Selengkapnya
Habiburokhman berharap pembahasan proses revisi UU KUHAP bisa mulai akhir tahun 2024.
Baca Selengkapnya
PKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.
Baca Selengkapnya