Ibu Guru Kembar ikut sentil Menteri Tedjo soal 'rakyat tak jelas'

Merdeka.com - Pendiri Sekolah Darurat Kartini, Sri Rosyati dan Sri Irianingsih sore tadi mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya mengaku ingin memberi dukungan kepada KPK di tengah perseteruan dengan Polri.

Bahkan, kedua perempuan kerap dipanggil dengan Ibu Guru Kembar itu ikut mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno. Mereka merasa pernyataan Tedjo soal para pendukung KPK dianggap 'rakyat tidak jelas' terasa menghina.

"Masyarakat tidak jelas, tapi kami kan membayar pajak. Bisa menghidupi petinggi negeri. Istri-istri petinggi negeri. Anak petinggi negeri. Uang dari rakyat tak jelas," kata kedua perempuan akrab disapa Rossy dan Rian kepada para pewarta di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/1).

Menurut Rossy dan Rian, mereka hanya berharap KPK tetap ada. Sebab menurut mereka, salah satu dampak korupsi adalah pendidikan yang belum merata sampai saat ini.

"Kalau ada sekolah gratis, berarti belum merata pendidikan. Berarti kita harus tetap punya KPK. Kalau tidak punya KPK terus koruptornya bagaimana?" ujar keduanya.

Mendapatkan kecaman dan disalahkan banyak orang, Menteri Tedjo berusaha melakukan pembelaan diri. Apa yang dia sampaikan diyakini tidak ada yang salah sehingga dirinya tidak perlu minta maaf atas pernyataannya.

Berikut pembelaan dari Menteri Tedjo kepada merdeka.com, Minggu (25/1) melalui pesan singkat terkait pernyataan bahwa pendukung KPK adalah rakyat tidak jelas:

"Ini saya beri tau yang benar. Di Istana Bogor Presiden sebagai Kepala Negara sudah memberi arahan kepada Wakapolri & Ketua KPK agar menjernihkan suasana, jangan ada gesekan Polri & KPK, selesaikan semua masalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selamatkan KPK & Polri. Kedua Pimpinan nyatakan akan patuh. Seharusnya tidak perlu lagi ada pengerahan massa yang mengatas namakan rakyat... rakyat yang mana, tidak jelas, karena ada juga yang menyatakan dukungan pada Polri...," jelas Menteri Tedjo.

"Kita perlu menjaga jangan sampai para pendukung kedua institusi ini berbenturan. Kedua institusi ini harus bisa saling menghormati dlm melakukan prosedur hukum terhadap kasus hukum sesuai aturan yang berlaku. Bersikaplah dewasa, dan lakukan cooling down. Kita hormati hukum yang ada. Presiden punya komitmen tinggi pada upaya memberantas korupsi. Lembaga penegak hukum KPK, Polri & Jaksa harus bersinergi, buka ruang komunikasi & saling menghormati. Presiden sebagai Kepala Negara berkomitmen "Save KPK, Save Polri, Save NKRI". Hadir dampingi Presiden: Wapres, Menkopolhukam, Jaksa Agung, Ketua KPK, Wakapolri," lanjutnya.

"Pemerintah menghargai semua opini dan berharap media massa dan publik bisa bersikap proporsional. Ini adalah negara hukum, bukan negara opini. Pemerintah akan selalu berpijak pada hukum. Didalam Negara Demokrasi tidak ada satu Lembaga pun yang merasa benar sendiri dan tidak bisa dikontrol maupun disentuh oleh hukum. Saya mengharapkan semua pihak membuang jauh-jauh ego sektoral untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara," tutup Menteri Tedjo.