'Ibu kota Indonesia tidak perlu dipindah dari Jakarta'

Merdeka.com - Sosiolog UGM, Prof Dr Tadjuddin Noer Effendi menilai wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta bukanlah solusi atas semrawutnya kondisi kota Jakarta. Hal tersebut disampaikannya dalam seminar 'Apakah Ibukota Jakarta perlu dipindah?' di Auditorium Gedung Masri Singarimbun, Bulaksumur, Kamis (20/8).

Menurutnya permasalahan Ibu kota tidak bisa melihat dari konteks itu. Namun lebih luas harus melihat Indonesia secara keseluruhan. Menurutnya, saat ini Indonesia menghadapi dua persoalan demografi yang mendasar. Pertama, distribusi penduduk yang timpang, kedua adanya ketimpangan kepadatan penduduk yang ekstrem.

"Data BPS 2014 menunjukkan, jumlah penduduk yang tinggal di Jawa mencapai 57 persen, padahal luas wilayahnya hanya 6,6 persen dari luas Indonesia. Sementara penduduk di Indonesia bagian timur hanya mencapai 20 persen, meski luas wilayahnya hingga 72 persen dari luas Indonesia," ungkapnya.

Selain itu kepadatan penduduk Jakarta mencapai 15.015 jiwa per kilometer persegi. Padahal, luas wilayahnya hanya 664 kilometer persegi atau 0,03 persen dari luas Indonesia. Sangat timpang jika dibanding dengan kepadatan penduduk di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua yang rata-rata masih di bawah 100 jiwa per kilometer persegi.

"Apalagi Papua yang luas wilayah sekitar 22 persen dari luas Indonesia, tapi kepadatan penduduknya hanya 9 jiwa per kilometer persegi. Kalau jualan bakso repot, harus jalan berkilo-kilo supaya laku 100 mangkok," tandasnya.

Melihat itu maka solusi supaya Jakarta menjadi layak harus mendistribusikan penduduknya ke daerah-daerah. Dia mengusulkan kementerian-kementerian dipindah ke 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

"Pindahkan ibu kota itu akan repot, tapi kalau kementeriannya dipindah, setidaknya akan ada 3 juta orang lebih pegawai di kementerian dan istrinya yang keluar dari Jakarta," ungkapnya.

Selain itu, pemindahan kementerian ke Ibu kota Provinsi akan lebih mendekatkan kementerian dengan masalah yang ditanganinya. Dampak positif lainnya akan terjadi pemerataan pembangunan di daerah.

"Misalnya kementerian yang mengurusi pengembangan daerah timur, ditaruh di Jayapura. Pegawainya juga enak, gaji Jakarta dipakai di daerah," pungkasnya. (mdk/hhw)