ICCN tumpuan pembangunan ekonomi kreatif

Merdeka.com - Pembentukan kota kreatif didasari keinginan untuk membangun sebuah kota yang manusiawi dan berkelanjutan secara mandiri. Komunitas masyarakat bekerja sama dengan pemerintah akhirnya berinisiatif membentuk jejaring kabupaten/kota kreatif atau Indonesia Creative Cities Network (ICCN) pada 25 Oktober 2015 di Solo dengan Paulus Mintarga sebagai Ketua ICCN.

Sebelum menjadi ICCN, komunitas kreatif dari sebagian besar kota Indonesia lebih dahulu berkumpul dalam sebuah forum yang mereka kenal Forum Kota Kreatif Indonesia pada 27 April 2015 di Bandung. Forum tersebut telah merumuskan 10 prinsip Kota Kreatif.

Pada penyelenggaraan Indonesia Creative Cities Conference (ICCC) 2016 akhir Maret 2016 di Malang, ICCN akan menyempurnakan seluruh rumusan tersebut menjadi sebuah buku panduan yang bisa diterapkan oleh semua kabupaten/kota di Indonesia. Tujuan akhirnya adalah menuju sebuah kota kreatif Indonesia yang berkelanjutan seperti tema yang diusung pada konferensi tersebut.

Kehadiran ICCN sejatinya untuk mendorong kerjasama yang dapat membuka ruang kolaborasi di antara kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dengan begitu, potensi ekonomi kreatif di masing-masing daerah bisa berkembang secara maksimal.

Selain itu, perkumpulan para insan kreatif ini juga untuk saling memberikan inspirasi dan masukan dalam upaya mengembangkan karakteristik potensi ekonomi kreatif masing-masing daerah.

Pada level nasional, ICCN selalu berupaya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan melalui regulasi, demi terciptanya kelangsungan ekonomi kreatif di masing-masing daerah lewat berbagai pertemuan yang diselenggarakannya.

Hal ini pun diakui Ketua Panitia ICCC 2016, Liliek Setiawan. "Kita akan menyelenggarakan ICCC ini secara berkala. Tujuan utamanya adalah memang untuk menghasilkan national policy, yang kita bisa sampaikan melalui docking kami, dengan Bekraf," kata pria yang juga menjabat sebagai Sekjen ICCN.

Secara organisasi, ICCN ini dipimpin oleh 7 orang dewan pengarah yang mewakili pemangku kepentingan kunci yaitu perwakilan kota, kabupaten, swasta, akademisi, profesional/praktisi, komunitas, LSM, dan bekerja sebagai mitra pemerintah termasuk Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian/Badan dan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional. (mdk/hrs)