ICJR Nilai Sikap RI Tolak Rencana WHO Soal Legalisasi Ganja Tak Berdasar Bukti Ilmiah

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu mengkritisi sikap pemerintah menolak rekomendasi World Health Organization (WHO) tentang legalisasi narkotika jenis ganja. Dia menilai keputusan pemerintah tersebut tidak berdasarkan data sains atau bukti ilmiah.

Erasmus mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) belum pernah melakukan penelitian ganja medis di Indonesia.

"Terdapat banyak sejarah pemanfaatan ganja medis di Indonesia, baik dari budaya maupun kasus-kasus yang bermunculan seperti Reyndhart Rossy dan Fidelis, namun peristiwa ini tidak pernah diteliti baik oleh Kemenkes maupun BNN," ujar Erasmus, Sabtu (27/6).

Erasmus juga mempertanyakan hasil rapat koordinasi (rakor) yang diprakarsai Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hasil rapat menyebutkan bahwa alasan pemerintah menolak legalisasi narkotika jenis ganja karena ganja atau cannabis yang tumbuh di alam Indonesia berbeda dengan yang tumbuh di Eropa atau Amerika.

"Ini menimbulkan tanda tanya, apakah tim koordinasi ini benar-benar memahami terkait pemanfaatan ganja untuk kebutuhan medis? Untuk itu kami menyayangkan sikap dari pemerintah dalam hal ini koordinasi antar-lembaga yang diprakarsai BNN tersebut, karena untuk sekelas pemerintah, harusnya ada dasar yang cukup kuat dan sahih dalam mengambil kebijakan," ucapnya.

Dia menegaskan seharusnya tim koordinasi antarlembaga tersebut bisa mengambil keputusan berdasarkan bukti ilmiah hasil penelitian. Akan sangat fatal apabila pemerintah mengambil keputusan hanya berdasarkan opini, stigma dan ketakutan tanpa benar-benar melihat bukti kredibel dan kondisi yang sering terjadi di Indonesia.

"Nampaknya Presiden Jokowi perlu kembali menegaskan visi revolusi mental kepada jajaran pengambil kebijakan, terutama bagi pemerintah harus ada penegasan ulang terkait pernyataan Presiden bahwa kebijakan publik harus diambil berdasarkan data sains atau bukti ilmiah," kata dia.

Erasmus melanjutkan, sebetulnya upaya untuk meneliti ganja medis di Indonesia sudah pernah dilakukan dengan menunjuk Guru Besar Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Musri Musman. Namun, kandas karena penolakan dari BNN.