ICMI nilai Kemenag tak perlu keluarkan rekomendasi 200 mubalig
Merdeka.com - Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimmly Asshiddiqie mengimbau agar Kementerian Agama tidak lagi merilis daftar rekomendasi mubalig. Sedianya, Kementerian Agama menurut Jimmly cukup melakukan pendataan para mubalig di Indonesia.
Mantan Ketua DKPP itu berargumen rilis nama-nama mubalig tidak akan ada habisnya. Manfaatnya pun tidak cukup maksimal. Sebab, tiap tahunnya selalu muncul mubalig-mubalig baru.
Usul Jimly itu termasuk untuk rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang melakukan standarisasi terhadap nama-nama mubalig yang direkomendasikan Kementerian Agama akan menggandeng organisasi masyarakat dalam proses penilaiannya.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi data KJMU di Jakarta? 'Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,' kata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/3).
-
Bagaimana cara menghitung jumlah malaikat wajib? Ada berapa jumlah malaikat yang wajib diketahui?Jawaban: 10 malaikat
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Apa saja yang sudah mendaftar? Tiga OTA itu ialah Airbnb.com, Agoda.com, dan Booking.com. Ketiga lainnya; Klook.com, Trivago.co.id, dan Expedia.co.id sejauh ini belum mendaftar.
-
Siapa saja yang hadir di Kenduri Lintas Iman? Dengan menghadirkan pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Penghayat Kepercayaan, kegiatan Kenduri Lintas Iman berupaya untuk senantiasa memelihara atau merawat perbedaan yang ada.
"Enggak ada gunanya kalau 200 nanti ditambah lagi 400 (nama mubalig) konsepnya sudah dimarahi banyak orang, sudah disalahpahami, Mubalig di Indonesia tiap hari ada, muncul bertambah lagi mubalig baru dan itu tidak bisa dihalangi," ujar Jimmly di Jakarta, Selasa (22/5).
"Enggak perlu, perbaiki saja sistem administrasinya," imbuhnya.
Meski demikian, Jimmly memahami maksud Kemenag membuat kebijakan tersebut gar bertujuan untuk keberlangsungan beragama dengan baik. Meski dirasa kebijakan itu pada akhirnya kurang tepat.
Oleh sebab itu, ia menyarankan selain melakukan pendataan, para mubalig di setiap masjid ataupun musala dan rumah ibadah lainnya diberikan pelatihan dan pendidikan dalam penyampaian ceramahnya.
Dia juga meminta seluruh masyarakat tidak meributkan hal ini berlarut-larut.
"Jadi Kemenag saya anjurkan membuat database keagamaan yang lengkap, utuh, termasuk membimbing semua rumah ibadah punya database, tukasnya.
Diketahui, Kementerian Agama merilis 200 nama rekomendasi mubalig. Sejak perilisannya, menuai beragam kritik.
Menanggapi hal itu, MUI diwakili Ketua Dewan Dakwah, Muhammad Cholil Nafis menjelaskan standarisasi mubalig dan namanya telah dipublikasikan tidak bersifat mengikat. Adapun jika mubalig tidak berkenan masuk dalam daftar nama rekomendasi mubalig, tidak dipersoalkan.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Benarkah MUI merilis produk-produk pro Israel? Simak penelusurannya
Baca SelengkapnyaPKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.
Baca SelengkapnyaKementerian Agama mengklaim tidak ada kasus jual beli kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi.
Baca SelengkapnyaCak Nanto menilai diperlukan kajian yang mendalam apabila pemerintah baru akan membentuk kementerian khusus haji.
Baca SelengkapnyaPKB baru saja menyelesaikan pelaksanaan Muktamar PKB ke-VI yang digelar di Nusa Dua, Bali, 24-25 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaMoeldoko pun mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga suasana politik agar tetap damai, dengan tidak mencampuri urusan hukum.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengaku belum yakin dapat membatalkan putusan MK.
Baca SelengkapnyaPenggugat meminta MK menurunkan batas usia capres dan cawapres dari 40 menjadi 35 tahun.
Baca SelengkapnyaSejumlah tokoh Muhammadiyah dan NU sepakat menilai Pansus Angket Haji belum perlu dilakukan, kenapa?
Baca SelengkapnyaGus Yahya pun meminta semua pihak untuk tidak berlarut-larut dalam isu pemakzulan Jokowi tersebut.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diberi kesempatan untuk memilih kandidat yang tidak diusung dari partai politik.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya