ICMI sarankan Indonesia adopsi cara Amerika dalam perangi teroris

Merdeka.com - Pembahasan revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme masih bergulir di Gedung DPR. Pemerintah dan DPR sepakat melibatkan TNI dalam upaya penanggulangan terorisme. Beberapa pihak khawatir pelibatan TNI justru melahirkan masalah baru.

Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Anton Tabah Digdoyo mengusulkan cara yang lebih humanis serta efektif yang bisa digunakan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Kuncinya terletak pada kebijakan politik bukan pada Undang-Undang. Cara ini digunakan Amerika Serikat usai tragedi 11 September 2001.

"Ada satu cara yang saya tawarkan, saya rasa itu lebih humanis dan lebih cepat, kita bisa mencontoh Amerika dengan membuat keputusan politik seperti Patriot Act," ujar Anton dalam diskusi di Warung Daun, Sabtu (3/6).

Pemerintah negeri Paman Sam membuat keputusan politik dengan mengeluarkan kebijakan Patriot Act. Keputusan ini berdasar kesepakatan parlemen, Kementerian Pertahanan, Presiden, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri Amerika. Isinya pasal-pasal yang tegas soal pemberantasan dan teknis penindakan terorisme. Indonesia diyakini bisa menerapkan kebijakan ini.

"Itu dampaknya bisa lebih keras, tapi putusan politik itu cuma bisa bertahan 2 tahun. Keputusan politik itu yang paling humanis dan itu yang dilakukan di seluruh dunia, yang bukan junta militer," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa militer negara manapun di seluruh dunia tidak diperkenankan masuk dan mencampuri urusan kejahatan sipil. Kecuali adanya kebijakan atau keputusan politik. Karena itu dia menyarankan lebih baik pemberantasan terorisme menggunakan pendekatan keputusan politik dibanding merevisi UU terorisme.

"Sekecil apapun tentara tidak boleh dilibatkan dalam urusan sipil, kecuali dengan keputusan politik tadi, di situ tentara baru dapat mengejar teroris," ucapnya.