Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

ICW dan KontraS datangi Propam Polri, minta penangkap BW dihukum

ICW dan KontraS datangi Propam Polri, minta penangkap BW dihukum Bambang Widjojanto dibebaskan Bareskrim. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) kembali mendatangi Divisi Propam Polri, Rabu (25/2) sore. Kedatangan mereka guna menanyakan tindak lanjut hasil laporan keduanya mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso serta dua penyidik Bareskrim terkait penangkapan dan penahanan Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto (BW), Rabu (18/2) lalu.

"Kedatangan kita menindaklanjuti laporan 18 Januari dan kami minta Kapolri dan Kadiv Propam segera menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI, untuk memanggil Kombes Viktor Simanjuntak, Kombes Daniel Bolly Tifaona dan penyidik Bareskrim," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Arif Nurfikri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, Ombudsman mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 003/REK/0105.2015/PD-21/II/2015 tertanggal 18 Februari 2015. Surat rekomendasi tersebut menyatakan penangkapan Bambang Widjojanto penyidik Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus termasuk perbuatan mal administrasi.

Menurut Arif sesuai rekomendasi tersebut Kabareskrim dan para penyidik diduga melakukan kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto. Kini mereka mendesak agar laporan tersebut segera ditindak lanjuti Div Propam Polri.

"Seperti diketahui ada penyidik yang ikut menangkap BW. Ada ketidak konsistensi kalau memang mengacu pada KUHP. Khususnya kepada Kabareskrim mengingat seorang bukan latar belakang penyidik. Sejauh mana proses penangkapan, penting tanya latar belakang Viktor terlibat dalam penyidik," pungkasnya.

Di sisi lain Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie menghormati temuan Komnas HAM dan Ombudsman terkait penangkapan Bambang Widjojanto. Karena itu pihaknya akan menindak lanjuti laporan tersebut ke Divisi Propam Polri.

Menurut Ronny surat rekomendasi Ombudsman telah dibalas Div Propam dan sudah disampaikan kepada kedua lembaga tersebut.

"Untuk Ombudsman dan Komnas HAM, kami menghormati semua dan dijawab secara tertulis. Penyelidikan dan penyidikan AS dan BW diupayakan selesai," katanya.

Berita lainnya:

Kawal kasus Abraham Samad dan BW, KPK siapkan tim prapenuntutan

Ini 34 poin dana siluman Dinas Pendidikan yang diprotes Ahok

Sidang putusan dualisme Golkar ditunda, Idrus & Yorrys pelukan mesra

Lukman Hakim soal hasil PTUN: Jalur hukum cara paling beradab

Tahun ini, SMI target danai proyek infrastruktur Rp 10,8 triliun

Kombes Viktor tangkap BW, Kabareskrim bilang 'saya tanggung jawab' (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
10 Anggota Polisi di Bali Diduga Sekap dan Aniaya Warga
10 Anggota Polisi di Bali Diduga Sekap dan Aniaya Warga

10 Anggota Polisi Diduga Sekap dan Aniaya Warga di Bali

Baca Selengkapnya
10 Anggota Polisi Diduga Sekap dan Aniaya Warga Diperiksa Propam Polda Bali
10 Anggota Polisi Diduga Sekap dan Aniaya Warga Diperiksa Propam Polda Bali

Propam Polda Bali periksa 10 anggota polisi diduga melakukan penganiayaan dan penyekapan kepada seorang warga berinisial IWS

Baca Selengkapnya
IPW: Tersangka Dibebaskan Usai TNI Geruduk Polrestabes Medan
IPW: Tersangka Dibebaskan Usai TNI Geruduk Polrestabes Medan

Menurut Dedi kedatangan mereka ke Polrestabes Medan telah sesuai prosedur.

Baca Selengkapnya
Dua Kali Kubu Hasto Lapor Penyidik KPK ke Dewas
Dua Kali Kubu Hasto Lapor Penyidik KPK ke Dewas

Kuasa hukum menyebut, ada kesalahan dalam proses penyitaan barang bukti milik staf Hasto, Kusnadi.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai DPD PDIP Protes ke Penyidik KPK Usai Pemeriksaan Hasto
Ramai-Ramai DPD PDIP Protes ke Penyidik KPK Usai Pemeriksaan Hasto

Keberadaan Kusnadi di KPK bukan atas sebuah panggilan melainkan mendampingi Hasto yang diperiksa penyidik KPK.

Baca Selengkapnya
Aktivis '98 Ungkit Sikap Wiranto, Agum Gumelar dan SBY Terkait Penculikan yang Dituduhkan pada Prabowo
Aktivis '98 Ungkit Sikap Wiranto, Agum Gumelar dan SBY Terkait Penculikan yang Dituduhkan pada Prabowo

Aktivis '98 Benny Ramdhani menyebut, putusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sudah jelas menyatakan bahwa Prabowo Subianto terlibat dalam penculikan aktivis '98.

Baca Selengkapnya
Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Tuntaskan Sanksi Kasus UKW BUMN
Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Tuntaskan Sanksi Kasus UKW BUMN

DK PWI sebelumnya telah menjatuhkan sanksi Peringatan Keras empat orang Pengurus Harian.

Baca Selengkapnya
FOTO: PDIP Protes Keras Penganiayaan Terhadap Relawan Ganjar di Boyolali, Minta Diusut Secara Transparan
FOTO: PDIP Protes Keras Penganiayaan Terhadap Relawan Ganjar di Boyolali, Minta Diusut Secara Transparan

PDIP kembali memprotes keras tindak penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Mereka mendesak kasus tersebut diproses secara transparan.

Baca Selengkapnya
Menang Praperadilan, Kubu Pegi Setiawan Desak Kapolri Segera Copot Kapolda Jabar
Menang Praperadilan, Kubu Pegi Setiawan Desak Kapolri Segera Copot Kapolda Jabar

Pengacara Pegi, mendesak agar Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Akhmad Wiyagus dan Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan dicopot

Baca Selengkapnya
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik

Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.

Baca Selengkapnya
Tak Terima Gibran Diperiksa, TKN Laporkan Bawaslu Jakpus ke DKPP
Tak Terima Gibran Diperiksa, TKN Laporkan Bawaslu Jakpus ke DKPP

Pelaporan tersebut dilakukan karena TKN Prabowo-Gibran menilai Bawaslu Jakpus tidak profesional dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu oleh Gibran.

Baca Selengkapnya
OTT Anggota Bawaslu Medan, Komisi II DPR: Ambil Tindakan Tegas, Memalukan Sekali!
OTT Anggota Bawaslu Medan, Komisi II DPR: Ambil Tindakan Tegas, Memalukan Sekali!

Maka dari itu perlu, tindakan tegas agar tidak mencoreng Bawaslu terlebih institusi penyelanggara pemilu

Baca Selengkapnya