ICW desak Jokowi copot M Prasetyo karena gagal pimpin Kejagung

Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) memberi rapor merah terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo. ICW menilai selama dua tahun terakhir, Kejagung sama sekali tidak memberikan kontribusi yang baik untuk pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Kami menyimpulkan bahwa selama dua tahun terakhir HM Prasetyo gagal dalam tiga hal," kata Divisi Hukum ICW, Aradilla Caesar di Kantor ICW, Jakarta, Kamis (17/11).

Pertama, lanjutnya, Prasetyo gagal dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Padahal, pemerintahan Jokowi tengah giat-giatnya memberangus tindak rasuah di berbagai sektor termasuk institusi negara.

Kedua, Prasetyo juga dianggap gagal mendorong percepatan reformasi di internal Kejaksaan. Sejumlah jaksa justru ikut terlibat tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dari tiga jaksa yang tertangkap tangan menerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka di antaranya, jaksa Fahri Nurmalo (Kejati Jawa Tengah), jaksa Devianti Rohaini (Kejati Jawa Barat) dan terakhir, Farizal (Kejati Sumatera Barat). Di luar dari itu, ada juga jaksa yang diduga menerima sebagaimana keterangan para saksi di persidangan.

"Mereka antara lain Kajati Jawa Timur Maruli Hutagalung, Kajati DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu," ujar dia.

Tak sampai di situ, ICW juga menganggap Kejagung di bawah kepemimpinan Prasetyo gagal menaikan citra positif pemerintahan Jokowi di mata publik. Menurut Aradilla tidak ada prestasi yang menonjol dari mantan politikus NadDem tersebut.

"Kinerja pemberantasan korupsi mengecewakan, tidak optimal bahkan berjalan di tempat, dan dalam penanganan perkara ditenggarai muncul intervensi politik yang mengganggu kemandirian institusi Kejaksaan," ucapnya.

"Agenda reformasi di Kejaksaan berjalan tanpa arah yang jelas. Selama Prasetyo menjabat nama baik Kejaksaan justru tercoreng dengan sejumlah peristiwa yang memalukan," timpal dia.

Oleh karena itu, ICW meminta Jokowi segera melakukan perombakan di kabinet kerja, salah satunya mencopot Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung. Dua tahun kepemimpinan Prasetyo dinilai sudah cukup membuat penegakkan hukum di Indonesia carut marut.

Aradilla menilai tidak ada alasan Jokowi untuk tidak segera mencopot Prasetyo. Saat ini sudah waktunya Jokowi menempatkan posisi Jaksa Agung dengan figur yang lebih kredibel dan independen dalam hal ini bukan seorang politikus.

"Presiden juga diharapkan mengutamakan kompetensi dalam menunjuk pemimpin lembaga negara setingkat menteri lainnya Jaksa Agung atau Kepala PPATK tidak lagi berdasarkan pada upaya mengakomodasi kepentingan P tertentu," pungkas Aradilla.