ICW Desak KPK Periksa Tjahjo Kumolo Terkait Kasus Suap Meikarta

Merdeka.com - Nama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo disebut Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin dalam sidang dugaan suap proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, oleh Billy Sindoro. Saat memberikan keterangan sebagai saksi, Neneng mengatakan Tjahjo memerintahkannya agar membantu proses perizinan Meikarta.

Mencuatnya nama Tjahjo menjadi sorotan mengingat proyek tersebut dipasarkan secara masif dengan nilai investasi triliunan Rupiah.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai KPK wajib menggali keterangan Neneng tersebut dengan memanggil Tjahjo. Hal itu perlu dilakukan sebagai klarifikasi atas pernyataan Neneng.

"Kalau informasi ini kan wajib digali lagi oleh KPK bahkan juga diperlukan KPK bisa panggil Pak Tjahjo Kumolo apakah betul dia berikan pernyataan itu. Ini kan hanya pernyataan," katanya dalam satu diskusi, Jakarta Selatan, Rabu (16/1).

Dia menilai sikap Tjahjo yang memerintahkan Neneng merupakan hal wajar selama tidak ada imbal balik dari perintah tersebut. Emerson menambahkan, tindakan politisi PDIP itu tidak masuk kategori penyalahgunaan wewenang asal tidak menerima hadiah atau janji apapun.

"Kalau sekedar ada request selama itu tidak ada kick back enggak ada pengaruhnya," tukasnya.

Sebelumnya, Mendagri angkat bicara terkait kesaksian Neneng. Menurutnya, pembahasan perizinan dengan Bupati adalah hal yang wajar.

"Saya sudah biasa melakukan telepon, memanggil, termasuk yang berkaitan kalau ada permasalahan antara pemda pusat, pemda daerah dan pemda kota kabupaten yang berkaitan dengan perizinan yang ada," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1).

Dia menjelaskan asal muasal pembahasan soal perizinan Meikarta dengan Bupati Neneng. Ini bermula dari perbedaan persepsi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat dan Pemda Bekasi. Hingga Mendagri perlu berkonsultasi dengan DPR.

"Kami dipanggil DPR hasilnya segera kemendagri mengundang rapat. Kemudian saya menugaskan Dirjen Otda untuk mengundang mereka rapat," ujarnya.

"Sudah jelas intinya bahwa kewenangan memberikan izin itu ada pada pemerintah Kabupaten Bekasi. Hanya koordinasinya dengan pemerintah Jabar," sambungnya.

Setelah mengetahui masalah perizinan ada di Pemda Bekasi, Tjahjo mengaku langsung menghubungi Neneng melalui telepon. Dia mengaku memang pernah menyebut kata 'bantu' pada Neneng.

"Saya telepon Bupati (Neneng) 'ya sudah laksanakan. Dengan baik. Tolong dibantu supaya cepat perizinannya sesuai dgn aturan yang ada. Sesuai dengan PTSP'. Dijawab dengan yang bersangkutan 'ya sesuai dengan aturan yang ada. Sudah selesai," ungkapnya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga menjelaskan penggunaan diksi 'tolong dibantu'. Dia berdalih diksi itu bukan diartikan agar dipermudah, tapi supaya cepat tuntas persoalannya.

"Ya kan bahasa. Tolong dibantu ya ini kan sudah selesai semua, biar cepat, gitu aja, menyangkut investasi daerah. Hampir semua gubernur bisa anda tanya, sering saya undang, menyangkut urusan investasi," ucapnya.