Follow
ICW: KPK harus tolak penarikan Jaksa Yudi
Merdeka.com - Peneliti hukum Indonesian Corruption Watch (ICW), Lalola Easter menilai alasan Kejaksaan Agung menarik Jaksa Penuntut Umum KPK, Yudi Kristiana, untuk promosi jabatan hanya sebagai tameng upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK diminta tegas menolak penarikan tersebut.
Ditambah, KPK sedang menangani kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Sumatera Utara yang melibatkan gubernur, politisi, bahkan hakim PTUN Medan.
"Padahal setelah kembali ke lembaga asal mereka tidak lagi tangani kasus korupsi," ujar Lalola, melalui siaran persnya, Selasa (17/11).
-
Apa yang dilakukan ICW untuk kritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Siapa yang dikritik ICW soal kasus korupsi? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Kenapa ICW kritik KPK soal Harun Masiku? Aksi yang dilakukan ICW ini untuk mengkritik KPK karena tak kunjung berhasil menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku sejak empat tahun lalu.
-
Apa yang dilaporkan IPW kepada KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Bagaimana ICW kritik KPK soal Harun Masiku? Saat melancarkan aksinya, para aktivis ini tampil memakai topeng pimpinan KPK yang dimulai dari Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, hingga Johanis Tanak.
-
Kenapa IPW melaporkan Ganjar ke KPK? 'Jumlahnya besar loh, kalau dijumlahkan semua mungkin lebih dari 100 miliar untuk yang 5,5 persen itu. Karena itu tidak dilaporkan ini bisa diduga tindak pidana,' tambahnya.
ICW juga mencatat pelemahan KPK dilancarkan dari berbagai regulasi di antaranya, revisi Undang Undang KPK, RUU KUHP, RUU KUHAP. Selain melalui regulasi, pelemahan KPK bisa melalui mekanisme lain seperti Fit and Proper Test Calon Pimpinan (Capim) KPK yang dilakukan DPR.
Pimpinan KPK dituntut untuk berani menolak penarikan jaksa Yudi yang dilakukan Kejaksaan Agung, mengingat jaksa Yudi masih diperlukan untuk penyidikan kasus yang saat ini ditangani olehnya.
"Pimpinan KPK harus berani menolak penarikan ini karena alasan tenaga Yudi masih sangat dibutuhkan KPK," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Peninjauan kembali (PK) Mardani H Maming bukan merupakan solusi bagi koruptor untuk mendapatkan keringanan hukuman.
Baca Selengkapnya
KPK menegaskan penarikan 10 jaksa itu tidak ada sangkut paut dengan perkara ditangani lembaga antirasuah.
Baca Selengkapnya
Karyoto mengatakan soal pencopotan dirinya kewenangan penuh dari Kapolri selaku atasan yang berhak merotasi jabatan anggota
Baca Selengkapnya
Bahkan keputusan Ali yang dipulangkannya ke Kejagung itu pun bukan kehendaknya.
Baca Selengkapnya
Mantan ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut.
Baca Selengkapnya
Ida menilai sangat penting bagi pimpinan lembaga untuk memiliki integritas yang tinggi.
Baca Selengkapnya
Dia memilih untuk melihat nanti realita di depannya apakah masuk dalam bursa calon pimpinan KPK atau tidak.
Baca Selengkapnya
Tidak sekedar dipecat, namun Firli kini sudah menyandang status tersangka atas dugaan suap.
Baca Selengkapnya
Pimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca Selengkapnya
Menurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca Selengkapnya
Firli mengisyaratkan menolak pengunduran diri Asep Guntur dari KPK.
Baca Selengkapnya
Sepuluh jaksa tersebut sudah dalam 10 tahun berdinas di KPK
Baca Selengkapnya